Transformasi Digital Tekan Angka Korupsi di BUMN

Komitmen Kementerian BUMN melakukan reformasi struktural dalam upayanya meningkatkan integritas BUMN dari segala macam bentuk korupsi terus dikumandangkan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan tidak akan berhenti memberantas perilaku koruptif dari seluruh elemen BUMN.
Hal itu disampaikan Erick saat menjadi panelis di Forum Diskusi Visi Integritas. Setidaknya ada tiga upaya yang dilakukannya, yaitu penerapan ISO: 30071 anti penyuapan, pelaporan LHKPN bagi anak cucu perusahaan BUMN, serta audit internal investigatif.
Baru-baru ini Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi korporasi Garuda ke kejaksaan. Setelah sebelumnya sukses mempenetrasi kasus PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Asabri hingga meja peradilan. Esensi dari pelaporan tersebut adalah pemangku kebijakan BUMN juga dapat menjadi whistleblower, untuk membuka ruang transparansi kepada publik.
Menurut Erick, langkah tidak populer itu perlu diambil mengingat BUMN merupakan badan yang menguasai aset negara sekaligus sebagai lokomotif besar pembangunan. Sumbangan devidennya untuk negara juga terbesar kedua setelah pajak.
Selain itu, yang tidak kalah penting, Erick memaparkan lima pondasi dasar yang dapat menutup celah korupsi. "Menekan angka korupsi itu mesti dilakukan di dua titik, leadership dan sistem, kalau ini dilakukan secara konsisten tentu akan meminimalisir tindak pidana korupsi," ujar Erick.
Lima pondasi dasar itu antara lain menerapkan teknologi di semua lini, sebab hanya dengan teknologi yang dapat memungkinkan terjadinya transparansi, keterbukaan dan percepatan business process.
Selama ini celah korupsi terbuka lebar disebabkan business process yang tidak jalan, ada keraguan dalam pengambilan keputusan. Teknologi juga membuat kesiapan para stakeholder BUMN menjawab tantangan zaman jadi lebih sigap.
"Digitalisasi di seluruh tubuh BUMN dibuat supaya waktu disrupsi terjadi BUMN-nya siap, teknologi jadi basis transformasi BUMN," tegas Erick.
Di lain pihak, perusahaan BUMN perlu terus membangun core values, perlu disadari masing-masing BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan. Namun, fungsi lainnya sebagai pelayan publik mesti disesuaikan.
Untuk itulah Erick, memisahkan peran BUMN sebagai korporasi dan badan yang berperan melayani publik. Jadi aspeknya tidak semata hanya terpampang di laporan keuangan. Key performance indeks di masing-masing BUMN berbeda.
Yang tak kalah penting, lanjut Erick, adalah menciptakan Konsolidasi BUMN dengan membentuk Holding. "Kalau mau menang dalam berkompetisi harus punya expertise, untuk itulah kita bangun konsolidasi berdasarkan klaster," papar Erick.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN yang dinakhodai Erick sedang keranjingan mengholding beberapa perusahaan yang memiliki peran serupa tapi tak sama.
"Kimia Farma, Bio Farma, dan Indo Farma contohnya, masing-masing punya expertise, ada yang di chemical, yang lain ahli di equipment, dan Indofarma kita tugaskan fokus di bahan baku."
Hadir bersama Erick Thohir dalam forum diskusi bertajuk 'AKHLAK BUMN: Bersih-bersih Korupsi Menujua BUMN Berintegritas dan Kompeten' mantan pimpinan KPK Adnan Pandu Pradja, Sekjen Transparency Internasional - Indonesia Danang Widoyoko dan Mantan Pansel Capim KPK Natalia Soebagjo.
Adnan Pandu Pradja mengapresiasi langkah Menteri BUMN dalam mengimplementasikan ISO 30071. Standar ISO ini merupakan signaling yang kuat untuk menunjukkan komitmen dan capaian perbaikan organisasi.
SNI ISO 37001 adalah standar manajemen internasional yang membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh dan transparansi. Menurut Adnan, kehadiran SNI ISO 37001 dapat membangun sistem suatu sektor menjadi kebal terhadap kanker jahat bernama penyuapan.
Natalia Soebagjo juga turut mengapresiasi langkah Erick saat melaporkan dugaan korupsi di beberapa perusahaan BUMN yang akhirnya akan berdampak pada keuangan negara. Indeks persepsi korupsi negara secara tidak langsung akan turun jika indeks persepsi korupsi di perusahaan BUMN juga rendah.
Senada dengan kedua panelis, Danang Widoyoko mengatakan pentingnya teknologi dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Dia mendorong seluruh BUMN melakukan keterbukaan informasi seperti sebuah perusahaan terbuka. Dengan begitu publik bisa menilai perusahaan BUMN itu sehat atau tidak.
Terakhir, Erick mengatakan lima transformasi dasar BUMN itu pada akhirnya akan menciptakan atmosfer check and balance yang sehat. Pondasi ini tidak akan jalan kalau human capital yang menjadi kunci tranformasi di BUMN tidak berkembang.
Disinilah Erick menyiapkan generasi muda agar dapat menjabat jajaran direksi BUMN, anak muda dinilai Erick lebih adaptif terhadap perubahan situasi dan zaman. Serta penyertaan gender, porsi perempuan di jajaran pejabat akan diperbanyak, sebab perempuan memiliki ketelitian yang lebih baik saat menjalankan fungsi check and balance.
Baru setelah semua itu dibenahi, akan diperkuat dengan AKHLAK yang sudah menjadi motto Kementerian BUMN yang dicanangkan Erick dan pemerintahan Presiden Jokowi.