Jelang KTT Iklim, Jokowi Perlu Percepat Transisi dari Batubara ke Energi Terbarukan
Sudiarto
Oleh: Sudiarto - Peneliti pada Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
Hari Bumi tahun ini menjadi momentum strategis, dengan rencana presiden baru Amerika Serikat Joe Biden mengundang 40 pemimpin dunia dalam KTT Iklim (Leaders Summit on Climate) yang dilangsungkan secara virtual.
KTT tersebut menjadi simbol pembalikan kebijakan presiden sebelumnya Donald Trump yang menarik diri dari Kesepakatan Iklim Paris (Paris Agreement). Sehari setelah menjabat presiden, Biden menyatakan akan kembali bergabung dengan kesepakatan iklim tersebut.
Selain itu Biden juga berencana mengumumkan Nationally Determined Contribution (NDC) baru dengan target ambisius untuk mengurangi emisi karbon hingga tahun 2030. Seruan dari para pegiat lingkungan mendesak penurunan emisi Amerika hingga 50% dari level tahun 2005.
Pemimpin dunia yang akan diundang dalam KTT antara lain Presiden Tiongkok Xi Jin Ping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Tiongkok juga telah mengumumkan target puncak emisi sebelum 2030 dan menjadi netral karbon pada 2060.
Sebagai catatan, NDC Indonesia pada 2015 menargetkan pengurangan emisi atas usaha sendiri sebesar 29 persen dan jika ada bantuan internasional targetnya mencapai 41 persen. Pemerintah juga berniat mencapai net zero emission pada 2070, atau mundur 20 tahun dari target kesepakatan Paris.
Saat ini sistem energi Indonesia didominasi oleh energi fosil, khususnya batubara yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017 pemerintah menargetkan bauran energi batubara sebesar 30% pada tahun 2025 dan 25,3% pada tahun 2050.
Sementara itu data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan realisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dalam periode tahun 2015-2019 akan menciptakan tren bauran energi batubara jauh melebihi target RUEN tersebut.
Sebagaimana diketahui, batubara merupakan sumber emisi gas rumah kaca paling intensif. Sementara itu realisasi pengembangan energi terbarukan menunjukkan tren yang masih jauh di bawah target pada tahun 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Siti Nurbaya dalam pernyataan target terbaru menyatakan Indonesia akan mencapai peaking (puncak) emisi pada tahun 2030. Perlu perubahan arah yang drastis agar Indonesia mencapai target bauran energi sejalan dengan NDC.
Pemerintah harus melakukan upaya yang lebih ambisius untuk mencapai target tersebut, yaitu tidak lagi memperkenankan investasi PLTU batubara, atau menjadi bidang usaha yang tertutup bagi investasi baru sejak tahun 2021 ini.
Selanjutnya, upaya investasi dan penciptaan lapangan kerja diarahkan pada sektor energi terbarukan dan usaha yang rendah karbon lainnya. Dengan mempercepat peralihan dari energi fosil khususnya batubara menuju energi terbarukan, Presiden Jokowi bisa memimpin agenda perubahan iklim dunia. (*)
