Menanti Terobosan Trenggono

Pengumuman reshuffle Kabinet 2020 pada Desember lalu mengejutkan sejumlah kalangan. Meski berlangsung singkat, nama kelima yang dipanggil Jokowi untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di luar prediksi sejumlah kalangan. Sakti Wahyu Trenggono, yang sebelumnya menduduki kursi Wakil Menteri Pertahanan ditunjuk Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang tengah tersangkut kasus korupsi. Wahyu Trenggono dikenal kiprahnya sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi yang pada pemilu 2019 lalu didapuk menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua Jokowi memang sedang jadi “buah bibir”. Kebijakan kontroversial Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melegalisasi ekspor benih lobster memakan korban sejumlah pihak yang tersangkut kasus korupsi, termasuk menterinya sendiri. Kasus ini menjadi ujian berat bari KKP di tengah tuntutan publik yang begitu besar, terutama kelompok nelayan di tengah pandemi.

Beban Trenggono tidak kecil. Yaitu menjawab keraguan publik khususnya dari komunitas kelautan dan perikanan yang cenderung pesisimis dirinya mampu mengurus sektor yang sangat penting dan krusial ini. Selain itu, Dia juga mesti mengembalikan optimisme bawahannya di KKP untuk move on dan kembali konsentrasi bekerja untuk menjalankan amanat undang-undang dan arahan presiden untuk meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Amanat Pembangunan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 16.056 pulau dan memiliki garis pantai yang memanjang lebih dari 95.180 Km, terpanjang di dunia setelah Kanada. Kawasan ini diakui sebagai pusat global keanekaragaman hayati laut dan berada di jantung wilayah keanekaragaman hayati yang luar biasa besar. 

Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian penting. Keduanya tercantum dalam rincian 9 misi presiden yang dikenal dengan Nawa Cita Kedua, 5 arahan presiden dan 7 agenda pembangunan. 

Sektor ini juga menjadi satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam mendukung agenda strategis ini, pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: pertama, pengelolaan sumber daya ekonomi, dan kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi. Pengelolaan sumber daya ekonomi di bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hal ini membutuhkan keterkaitan hulu hilir perikanan, modernisasi pra sarana dan sarana perikanan, dan akses nelayan/pembudidaya terhadap sumber daya produktif seperti input produksi dan sumber pembiayaan. 

Dalam dokumen  RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) dominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana, (2) tingginya biaya input produksi, (3) rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha, (4) sarana prasarana kelautan dan perikanan belum memadai, seperti pelabuhan perikanan, sistem pembenihan dan induk, sistem rantai dingin, pertambakan garam, serta sarana prasarana pendukung lainnya, (5) perizinan yang belum efektif dan efisien, (6) rendahnya integrasi hulu hilir perikanan dan persoalan rantai nilai produk, dan (7) degradasi ekosistem dan pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan laut. 

Percepatan Kesejahteraan 

Pekerjaan Rumah utama dari Menteri Trenggono adalah memperbaiki kesejahteran nelayan dan pembudidaya. Implementasi Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang juga selaras dengan instrumen internasional Pedoman Sukarela untuk Mewujudkan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh FAO pada 2014 harus segera diwujudkan.

Nelayan dan pembudidaya memiliki peran penting dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Pada 2018, Jumlah nelayan sebesar 2.011.455 orang dan pembudidaya mencapai 4.130.741 orang. Di Indonesia, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Sumber daya laut yang kaya di Indonesia menjadikan negara ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia yang menyediakan produk makanan laut serta produsen keempat dunia perikanan budidaya  untuk pasar domestik dan internasional. Kontribusinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat penting. Sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari enam juta orang dan lapangan kerja tidak langsung bagi jutaan lainnya. 

Kita harus bersungguh-sungguh menjadikan laut berperan penting dalam membangun peradaban bangsa. Titik berangkatnya adalah perubahan orientasi pembangunan menjadikan sektor kelautan sebagai potensi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan. Peningkatan riset dan inovasi di sektor ini merupakan keniscayaan untuk memperbesar kapasitas pengetahuan dalam mengelola sumber daya kelautan. Kekayaan laut jangan menjadi kutukan, karena kita gagal memanfaatkannya secara bijaksana dan mendorong penciptaan nilai tambah. Menjaga semua kekayaan bangsa di laut memberikan fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Menyayangi laut berarti tidak merusak dan mengeksploitasinya secara berlebihan. Demi hidup kita hari ini  dan generasi mendatang.