Imajinasi Liar Presiden 3 Periode

MONITORDAY.COM - Politisi senior Amien Rais melontarkan polemik klasik soal adanya skenario luar biasa agar Presiden Jokowi bisa dipilih untuk ketiga kalinya. Menurut Amien, langkah pertama yang akan diambil adalah meminta Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memasukkan pasal perubahan masa jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkan tokoh reformasi pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu melalui channel Youtube Amien Rais Official pada Sabtu, 13 Maret 2021. Amien menengarai adanya opini publik yang semula samar-samar tetapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depan.

Skenario luar biasa yang di-back up politik serta keuangan itu dilakukan supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Bahkan bisa melibatkan TNI/Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim.

Langkah itu disebut Amien sudah sampai pada tahapan it’s now or never dan tomorrow will be late. Dengan adanya skenario memasukkan pasal tentang masa jabatan presiden 3 periode, Amien menganggap demokrasi sedang dikubur oleh rezim Jokowi.

Amien yang kini mendirikan partai baru, Partai Ummat, menyinggung pula soal aksi kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Amien meyakini bahwa Moeldoko tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat kerlingan dari Jokowi.

Gejolak di tubuh Demokrat yang memunculkan kudeta kepemimpinan partai dikhawatirkan oleh sejumlah pihak dapat mengancam sistem demokrasi. Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengaitkan soal KLB Demokrat dengan upaya kubu pemerintah mendominasi suara legislatif.

Dalam diskusi Political and Public Policy Studies (P3S) yang digelar secara daring pada Kamis, 11 Maret 2021, Zainal menyebut adanya pembicaraan di MPR untuk kembali mengamandemen UUD 1945. Pengambilalihan Demokrat dinilai bisa untuk memuluskan rencana amandemen tersebut.

Spekulasi soal masa jabatan presiden 3 periode dikuatkan pula oleh Refly Harun dalam Opini RH di channel Youtube pada Senin, 8 Maret 2021. Menurut Refly, jika Jokowi maju kembali pada Pemilu 2024 sangat mungkin terpilih kembali mengingat popularitasnya masih sangat tinggi.

Agar Jokowi bisa bertarung 3 periode, materi konstitusi harus diubah melalui amandemen. Menurut Pasal 37 UUD 1945, syarat pertama untuk mengubah konstitusi cukup memerlukan usulan dari sepertiga anggota MPR, yaitu 237 orang.

Yang lebih berat adalah syarat kehadiran dua per tiga anggota MPR, yaitu minimal 474 orang. Syarat berikutnya adalah pengambilan keputusan harus disetujui oleh separuh lebih dari anggota MPR, yaitu kira-kira 356 orang, dan tentu saja mereka harus hadir.

Saat ini koalisi partai-partai pendukung Presiden Jokowi menguasai 427 kursi DPR. Tanpa kehadiran Demokrat, PKS, dan PAN, koalisi harus bisa memobilisasi sejumlah anggota DPD untuk memenuhi syarat kuorum dua per tiga anggota MPR.

Tetapi jika Demokrat diambil alih, perubahan konstitusi akan sangat mudah dilakukan karena sudah memenuhi ketiga syarat. Hanya saja Refly kurang yakin hitung-hitungan itu direstui partai-partai koalisi, selain preseden bahwa perubahan konstitusi biasanya terjadi pada masa transisi politik.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan tidak ada agenda untuk mengubah masa jabatan presiden. Rekomendasi MPR yang sedang dikaji adalah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Jauh-jauh hari posisi Presiden Jokowi sudah jelas, bahwa usulan masa jabatan presiden tiga periode bisa menjerumuskan dirinya. Melalui akun Twitter-nya pada 2 Desember 2019, Jokowi meminta kita untuk konsentrasi melewati tekanan ekstrenal yang tidak mudah diselesaikan.

Jokowi secara tegas mengatakan tidak setuju terkait ide masa jabatan tiga periode. Jokowi sadar bahwa dirinya adalah produk reformasi, yang salah satu substansinya adalah membatasi periode jabatan presiden.

Mengaitkan KLB Demokrat dengan upaya mewujudkan masa jabatan presiden 3 periode adalah sesuatu yang tidak berdasar. Skenario semacam itu hanya imajinasi liar yang akan menyebabkan dinamika politik kebangsaan semakin riuh dan memicu perdebatan serta kecurigaan rakyat.

Imajinasi liar ini juga akan mengganggu kerja-kerja pemerintah pada masa krisis dan sulit seperti ini. Semestinya para elite politik harus lebih memikirkan kepentingan rakyat dan memberi kritik-kritik yang akan berdampak langsung kepada kehidupan rakyat.

Pemilu 2024 masih lama. Sebaiknya para elite politk menggunakan waktu yang cukup untuk memainkan politik gagasan ketimbang politik yang memelihara polarisasi. Tak perlu lagi ada polemik halusinasi soal masa jabatan presiden tiga periode! (*)