Kolaborasi Jokowi dan Erick Thohir Demi Transformasi BUMN

MONITORDAY.COM - Dalam peresmian penggabungan empat BUMN pelabuhan menjadi PT Pelindo di Labuan Bajo pada 14 Oktober 2021 lalu, Jokowi mengatakan bahwa upaya itu sudah digulirkan sejak awal beliau menjabat sebagai presiden pada 7 tahun silam.

Jokowi berharap dengan tuntasnya merger tersebut akan bisa menciptakan daya saing seiring turunnya biaya logistik. Jokowi juga meminta PT Pelindo mencari partner internasional agar terkoneksi dengan jejaring yang luas dan Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diungkapkan kembali oleh Jokowi saat memberikan arahan kepada 20 direktur utama BUMN. Menurut Jokowi, jumlah BUMN terlalu banyak, sehingga perlu dikonsolidasikan dan direorganisasi.

Pesan Jokowi kepada Direksi BUMN

Lebih dari itu, Jokowi menekankan bahwa yang paling penting ke depan harus dibangun adalah nilai-nilai (core value), antara lain profesionalisme dan kultur kerja. Perizinan di BUMN tidak boleh berbelit-belit seperti yang terjadi di birokrasi, harus dipangkas untuk mempermudah investasi.

Untuk bisa bersaing di tingkat internasional (go global), BUMN juga harus ditata agar bisa beradaptasi pada model-model bisnis baru dan teknologinya. Jokowi menyebut sejumlah faktor yang melandasi yaitu revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi.

Foto: Jokowi Bersama Erick Thohir (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Strategi paling cepat bagi BUMN untuk beradaptasi adalah menggandeng partner perusahaan global yang terbaik. Jokowi meyakinkan bahwa kerja sama semacam itu pasti menarik bagi internasional, mengingat prediksi 10-25 tahun ke depan Indonesia menjadi ekonomi 4 besar dunia.

BUMN harus berani berkompetisi, karena itu perlu kalkulasi yang tepat. Jokowi menegaskan supaya kultur lama BUMN meminta-minta proteksi ditinggalkan. Jangan mentang-mentang penugasan pemerintah malah berdampak pada sakitnya keuangan BUMN, lalu minta suntikan PMN dari APBN.

Secara khusus Jokowi menyorot 3 sektor, yaitu pangan, kesehatan, dan energi. FAO memperkirakan perubahan iklim bisa menciptakan krisis pangan. Jokowi mendorong BUMN untuk membangun food estate dalam skala besar demi ketahanan pangan.

Dalam situasi pandemi, reformasi BUMN kesehatan harus cepat dilakukan untuk membenahi infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Perdana Menteri India Narendra Modi secara khusus meminta tindak lanjut kerja sama pembuatan obat generik, di mana Indonesia sangat kaya bahan baku obat.

Demikian pula dengan sektor energi, semua memerlukan partner global untuk memperbesar modal dan teknologi. BUMN harus memiliki visi global agar bisa menjadi lokomotif untuk menarik perusahaan lain yang lebih kecil dan menengah menjelajah ke negara-negara lain.

Tangan Dingin Erick Thohir Membenahi BUMN

Saat ditunjuk Jokowi untuk memimpin Kementerian BUMN pada 2019 silam, Erick Thohir mengakui bebannya sangat berat, mengingat besarnya jumlah BUMN saat itu. Karena itu Erick melakukan pemetaan problem BUMN dan bagaimana mengimplementasikan dengan berorientasi kepada hasil.

Core value untuk transformasi BUMN digariskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai “akhlak”, atau akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Erick juga mendorong kepemimpinan perempuan dan anak muda sebagai talenta terbaik di tubuh BUMN.

Erick Thohir | Foto: BUMN

Ada 5 prioritas Kementerian BUMN sebagai pondasi yang dibangun Erick menuju ke sana. Pertama, pemetaan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Misalnya, BRI sebagai korporasi tetapi tetap membangun UMKM sebagai lokomotif.

Kedua, restrukturisasi model bisnis, agar fokus pada core business BUMN, terus excellent, dan berdaya saing. Erick mencontohkan holding rumah sakit yang menyatukan 70 RS di bawah BUMN menjadi RS terbesar, terbaik dalam pelayanan Covid-19, sehingga tidak perlu berobat ke luar negeri.

Ketiga, pengembangan digital untuk mengatasi disrupsi, antara lain dengan 5G mining dan Telkom menjadi data center, bukan hanya bisnis telco. Erick juga meminta supaya R&D dikembalikan kepada universitas, sedangkan BUMN mengkorporasikan hasil riset anak-anak bangsa.

Keempat, peningkatan investasi untuk menjaga antara penugasan pemerintah dan aksi korporasi yang kerap menjadi grey area. Penekanannya, jika proses bisnis baik diharapkan investasi juga meningkat. Kelima, SDM yang berkualitas.

Dari jumlah BUMN yang sangat banyak, mencapai 108, kini telah direstrukturisasi menjadi 41 BUMN, dan dari 27 klaster menjadi 12. Diharapkan ke depan pada tiap klaster hanya terdiri dari 1-2 BUMN saja, dengan menggabungkan BUMN yang mirip.

Mempercepat Transformasi BUMN

Sejarah kelahiran BUMN terentang jauh ke era sebelum kemerdekaan. Menurut Fitriningrum (2015), terdapat 3 tahapan pembentukan BUMN di Indonesia, yaitu periode Indonesianisasi (1945-1958), nasionalisasi perusahaan-perusahan milik Belanda (1958-1966), dan korporatisasi (sejak 1966).

Hingga 1998, urusan BUMN masih ditangani oleh unit kerja pada direktorat jenderal Kementerian Keuangan. Kementerian BUMN dibentuk dan berproses hingga mencapai bentuknya yang seperti sekarang sejak 2001.

Jumlah BUMN yang membengkak menimbulkan masalah pada efisiensi, serta intervensi dari berbagai kelompok kepentingan, hingga BUMN kerap dituding menjadi sapi perah para politisi. Dari data Transparency International, 82% petinggi BUMN dipilih berdasarkan pertimbangan politis.

Lebih lanjut, pegiat masyarakat sipil dari Visi Integritas menyatakan perlunya BUMN semakin transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi. Penerapan “akhlak” diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN, transformasi human capital, dan meningkatkan daya saing global.

Cara lain mendorong transparansi adalah menjadikan BUMN terbuka kepada publik, yaitu dengan melantai di bursa saham (IPO). Erick berencana melakukan IPO terhadap 14 BUMN, menjadikannya sebagai IPO terbesar di Indonesia. Sejauh ini baru 20 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Transformasi BUMN menjadi kunci bagi agenda pembangunan yang dilancarkan Jokowi, khususnya infrastruktur berskala besar. Tangan dingin Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memungkinkan visi besar sang presiden bisa diwujudkan dalam waktu singkat. (*)