Wiranto Sebut Ada Rencana Menghabisi Beberapa Pejabat Negara Dalam Kerusuhan 22 Mei

MONITORDAY.COM - Menko Polhukam Wiranto menyampaikan ada rencana untuk menghabisi pejabat negara oleh pembunuh bayaran dalam aksi 22 Mei. Ia mengatakan rencana yang dilancarkan dalam aksi yang berujung kerusuhan itu berhasil digagalkan oleh polisi. 

"Aksi ini pun dapat digagalkan oleh aparat keamanan yang saat ini telah menangkap para pelakunya,” ujar Wiranto kepada wartawati Selasa, (28/5), seperti dilansir laman setkab.

Ia mengatakan, rangkaian aksi yang dilakukan itu bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, mendelegitimasi Pemerintah, mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) 01, dan menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pemilu itu.

Selain itu, serangan hoaks, Kampanye hitam yang terus menerus membangun opini negatif tentang kebijakan Pemerintah, pelaksanaan Pemilu, maupun dalam rangka memobilisasi massa datang ke Jakarta.

Wiranto menegaskan, aparat telah bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengamankan masa pendemo. yang berlaku untuk tidak offensive (menyerang) tetapi dalam posisi defensive (bertahan, menunggu), sambil melakukan langkah-langkah persuasif.

Karena itu, adanya rencana aksi untuk membakar dan menjarah pusat-pusat perbelanjaan dan pemukiman Tionghoa, tidak terjadi, dengan pengetatan penjagaan oleh TNI dan Polri.

Menurut Wiranto, hal seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau semua pihak dapat menahan diri, menyelesaikan permasalahan pada jalur konstitusi.

Wiranto mengatakan, aparat keamanan telah banyak sekali menyampaikan ajakan, himbauan kepada pihak manapun dalam Pemilu untuk taat hukum, ada jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan guna menyelesaikan persoalan dalam Pemilu. 

"Namun pada kenyataannya ada satu pihak yang menyelesaikan persoalan di jalanan dengan pengerahan massa dalam jumlah yang besar," sambung Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini. 

Wiranto pun menyambut baik atas langkah yang diambil oleh pasangan calon 02 yang memilih menyelesaikan lewat jalur konstitusi atau Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu.