TKN Jokowi Percaya Diri Daerah-Daerah Ini Jadi Lumbung Suara Pilpres 2019

MONITORDAY.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menyebut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN dianggap dapat menguatkan elemen parpol dan relawan dapat belajar dari Pilpres 2014 agar melampaui capaian.

"Daerah-daerah berdasarkan pemilu 2014 lalu ada pergeseran persepsi yang semakin positif terhadap pak Jokowi dan Ma'ruf," ujar Hasto saat konferensi pers di Rakernas TKN, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Sekretaris Jenderal PDI-P itu mencontohkan di Jawa Barat, wilayah di mana Jokowi kalah pada 2014. Masyarakat di sana, kata Hasto merasakan hasil kerja pemerintah Jokowi.

Hasto juga mengatakan, dukungan politik sejumlah tokoh pun cukup memadai. Tiga dari empat cagub Jabar pada Pilkada 2018 mendukung Jokowi.

"Kita melihat seluruh komponen bersatu ada gubernur terpilih Pak Ridwan Kamil, kemudian Bapak Demiz itu juga menyatukan diri dalam tim kampanye kemudian Pak TB Hasanuddin kemudian Pak Dedi Mulyadi," ujarnya.

Di Banten, kata Hasto juga diyakini suara Jokowi bakal aman. Pasalnya, sosok cawapres Ma'ruf Amin juga merupakan ulama besar Banten.

"Daerah Banten, misalnya KMA itu sosok yang sangat mengangkat, tidak hanya di basis-basis di mana sejarah pergerakan Islam itu sangat kuat. Di Banten beliau juga tumbuh sebagai seorang yang besar," ujar Hasto.

Provinsi Gorontalo dan wilayah Sulawesi juga diyakini suara bakal aman karena tokoh besar seperti Jusuf Kalla yang mendukung Jokowi. Jawa Timur pun demikian berkat dukungan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Hasto menegaskan semua provinsi di Indonesia penting untuk menjadi lumbung suara. Tim Kampanye Daerah di beberapa provinsi juga mulai bergerak.

"Demikian juga Provinsi Kalimantan, Provinsi Sumatera yang padat penduduk, kita sudah melakukan konsolidasi, deklarasi-deklarasi langsung yang dilakukan oleh sekjen-sekjen. Di Sumut kita bergerak bersama-sama," tandasnya.
[12:43, 10/28/2018] Faisal Aristama: Pengamat: Revolusi Partai Politik Bisa Jadi Kunci Pencegahan Korupsi

MONITORDAY.COM - Korupsi seakan menjadi tradisi di Indonesia. Tak sedikit para pejabat pemerintahan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru 8 anggota DPRD Kalimantan Tengah dan Bupati Cirebon masuk dalam deretan nama-nama tersangka komisi antirasuah itu. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai permasalahan utama penyebab korupsi terjadi dan dipegang oleh partai politik.

Karenanya, partai politik harus berbenah agar tidak terus bertambah pejabat yang ditangkap KPK. Jika tidak memperbaiki sistemnya, partai diyakini akan terus melahirkan pejabat korup.

"Saya harus kembali ke tesis dasar saya bahwa tidak ada korupsi yang berkurang kalau tidak ada revolusi partai," kata Robert di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Robert menjelaskan, revolusi yang dimaksud yakni berupa sisitem kaderisasi partai. Jika itu diperbaiki maka diharapkan mampu melahirkan calon pejabat negara yang memiliki integritas tinggi dan angka korupsi bisa ditekan.

"Kata kunci revolusi partai dalam soal pengkaderan dalam soal pencalonan dan sebagainya," jelasnya.

Robert mengatakan, pelanggaran pidana korupsi memang secara hukum selalu dibebankan kepada pelakunya secara personal. Namun, secara etik banyak pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab untuk membenahi masalah tersebut agar tidak terulang terus menerus.

"Tapi kan pada posisi itu dan kemudian menyelenggarakan pemerintahan, tentu banyak institusi dan banyak orang (yang juga harus merasa bertanggungjawab, Red)," tandasnya.