Oposisi Jadi Alasan PDIP Tak Terlibat e-KTP, Demokrat: Argumentasi Dangkal

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait keterlibatan sejumlah kader PDIP dalam kasus e-KTP, tidak memiliki korelasi dengan yang dikatakan.

Agus menuturkan di partai manapun, pelaku penyelewengan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan perbuatan tersebut secara pribadi. "Sehingga tentunya kita tidak bisa memberikan justifikasi bahwa karena ada hubungan Pemerintahan, terus ini melakukan seperti itu," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018)

Terlebih, argumentasi Hasto dinilainya lemah dengan menuding pemerintahan SBY di balik korupsi e-KTP. "Argumentasi itu sangat lemah dan dangkal," tukas Agus.

Dirinya menegaskan Pemerintah telah sesuai amanah undang-undang dalam melaksanakan proyek e-KTP. "Justru (jika) Pemerintah tidak melaksanakan, tentunya bisa dipertanyakan," ucap Agus.

Namun jika ada pelaksanaannya yang berbeda, seperti penyelewengan atau korupsi, menurutnya hal itu menjado kewenangan KPK dalam mengusut tuntas. Untuk itu, pihaknya meminta agar apa yang diungkapkan terdakwa e-KTP Setya Novanto dalam persidangan bisa segera diklarifikasi oleh KPK.

"Sehingga sama sekali apa yang disampaikan Pak hasto itu tidak ada korelasinya dengan apa yang dikatakan, karena ini bisa dilakukan siapapun juga oleh partai manapun juga, baik oleh partai koalisi maupun partai oposisi," pungkas Agus.

Seperti diketahui, Hasto, akhir pekan lalu menuturkan, bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung tidak terlibat kasus korupsi e-KTP karena saat itu menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

[Yst]