Tak Sejalan dengan Pancasila, Pemerintah Diminta Cabut Ijin Starbucks

MONDAYREVIEW.COM –  Pernyataan CEO Starbucks, Howard Schultz yang mengatakan orang-orang yang hanya mendukung pernikahan beda jenis dan mengabaikan pernikahan sesama jenis, tidak diperlukan di perusahan kedai kopi Starbucks menuai protes keras dari sejumlah elemen masyarakat Indonesia.  Protes keras pun seperti disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang meminta agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut ijin Starbucks di Indonesia.

Muhammadiyah menilai bahwa Ideologi bisnis dan pandangan hidup  Howard Schultz yang yang mengkampayekan lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) jelas-jelas tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

"Kita sebagai bangsa, jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka," tegas Ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, Kamis (29/6). 

Selain itu Anwar menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah pemboikotan terhadap produk-produk Strabucks. Karena jika sikap dan pandangan hidup mereka tidak berubah, maka yang dipertaruhkan adalah jati diri Bangsa sendiri. 

Anwar mengimbau masyarakat dan pemerintah dengan tegas melakukan langkah dan tindakan, demi menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. "Kita tidak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga,"imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid. Menurutnya pernyataan Howard dan sikap Starbucks Indonesia tersebut telah bertentangan dengan Pancasila. Baginya  pernyataan Howard Schultz tersebut makin menegaskan bahwa kedai kopi tersebut tidak hanya menjalankan bisnis murni semata. Namun, mempunyai misi tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Indonesia dan Pancasila.

"Dan kita harus melawan para perusak Pancasila, apalagi jika mereka merusak dasar negara Indonesia Pancasila, tapi sambil mencari kehidupan di Indonesia," ujar Sodik kepada wartawan Jumat (30/6).

Kendati demikian politikus Partai Gerindra menghimbau masyarakat Indonesia agar tidak melakukan tindakan melawan hukum, hanya untuk memberi peringatan kepada manajemen kedai kopi asal Amerika Serikat, Starbucks. Dan dia pun setuju dengan sikap tegas PP Muhammadiyah yang menyerukan masyarakat Indonesia untuk memboikot Starbucks.

"Boikot seperti yang dianjurkan PP Muhamadiyah adalah cara yang legal. Tidak berupa kekerasan akan tetapi efektif," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, CEO Starbucks Howard Schultz mengatakan orang-orang yang hanya mendukung pernikahan beda jenis dan mengabaikan pernikahan sesama jenis tidak diperlukan di perusahan kedai kopi Starbucks.  Schultz yang dikenal sangat akomodatif terhadap komunitas LGBT menyatakan, siapapun yang menolak pernikahan sesama jenis ditempat lain. Sentimen tersebut juga kini diarahkan pada seluruh pemegang saham Strabucks.