Balad Jokowi Kawal Calon Menteri yang Cakap, Berintegritas, dan Loyal

MONDAYREVIEW- Bursa calon menteri menjadi salah satu isu menarik jelang pelantikan Presiden RI Terpilih pada Oktober mendatang. Dalam sistem presidensial, Joko Widodo memiliki hak prerogratif dalam penentuan anggota kabinet. Pun tanggungjawab pada keberhasilan kabinet berada di pundak Presiden. Dalam situasi inilah Relawan Balad Jokowi merasa terpanggil untuk memberikan pandangan bagi bangsa khususnya ditujukan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo.   

Dalam Diskusi Strategis “Mengawal Kepentingan Rakyat dalam Penyusunan Kabinet Kerja Jilid II” (13/08/2019) Balad Jokowi menegaskan pentingnya kriteria calon menteri yang akan menjamin keberhasilan kinerja kabinet. Tak seperti dalam sistem parlementer yang memungkinkan jatuh bangunnya kabinet di tengah jalan, sistem presidensial cenderung memberi waktu bagi presiden dan kabinetnya hingga akhir periode kekuasaan lima tahunan. Reshuffle para menteri –kalaupun terpaksa terjadi- lebih banyak dilatarbelakangi oleh rapor pelaksanaan program.  

“Kabinet Indonesia Kerja II memiliki tantangan berat. Publik dan media perlu mengingatkan para elit untuk mendahulukan kepentingan bangsa dalam penentuan anggota kabinet. Bila gagal, kabinet akan menjerumuskan Indonesia dalam keterpurukan. “ kata Ketua Balad Jokowi yang juga CEO Monday Media Group M Muchlas Rowie di sela-sela Diskusi tersebut.  

Keterpilihan Joko Widodo-KH Maruf Amin dapat dimaknai sebagai titik krusial dalam tonggak sejarah bangsa. Situasinya rumit. Perbedaan ideologis berkeling kelindan dengan kepentingan pragmatis segelintir elit politik. Indonesia nyaris terbelah. Maka momen pelantikan akan menjadi peristiwa yang meneguhkan konsolidasi demokrasi. Di saat inilah rakyat mengharapkan  Joko Widodo memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan legacy. Kesempatan untuk membangun kabinet yang kuat.

Ada berbagai kriteria untuk menentukan calon menteri sebagai pembantu presiden. Salah satu yang terpenting adalah Kompetensi, keahlian, dan profesionalitas. Posisi menteri memang posisi politik, namun pengambilan keputusan yang dilakukan membutuhkan kecakapan terbaik dari seorang yang menguasai bidangnya. Bukan berarti posisi politik bisa diisi oleh sembarang orang yang jauh dari kompetensi atas bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

“Dengan tetap mengutamakan profesionalitas, integritas dan loyalitas maka akmodasi terhadap unsur organisasi kemasyarakatar, LSM, kalangan akademik, kaum muda, perempuan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan” , kata Muchlas.  

Semua posisi menteri membutuhkan kecakapan dalam kepemimpinan. Ahli saja memang tidak cukup. Ia harus mampu menjadi dirijen dari sebuah orkestra. Harus mampu mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambilnya kepada koleganya di pemerintahan. Juga kepada rakyat termasuk kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Integritas dan Loyalitas tak boleh dilupakan. Beberapa menteri dalam Kabinet Jilid I terseret kasus korupsi. Berurusan dengan hukum. Dan mencoreng wajah kabinet bahkan menurunkan kepercayaan publik pada Pemerintah. Disamping bobroknya integritas sang menteri tentu juga dorongan loyalitas pada partai yang menjadikannya pundi-pundi gizi dan logistik membawanya ke balik terali. Percuma saja pakta integritas ditandatangani. Tak ada arti sumpah dan janji diucapkan saat pelantikannya menjadi penyelenggara negara.

Politik tetaplah membutuhkan akomodasi kekuatan politik dan kompromi berbagai kepentingan yang berperan dalam kehidupan bernegara. Di sinilah akomodasi menteri dari berbagai partai bisa mendapatkan tempat. Hal ini berpijak pada pertimbangan bahwa parpol adalah salah satu pintu kaderisasi pemimpin nasional. Namun pertimbangan kompetensi menjadi utama. Kader parpol yang diajukan haruslah memiliki kecakapan manajerial sekaligus penguasaan masalah bidang kementerian yang menjadi tanggungjawabnya. Jangan sampai parpol asal-asalan dalam mengusulkan calon menteri.