SBY: Penegakan Hukum Harus Fair, Transparan dan Adil, Jangan Direkayasa

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap proses hukum terkait dugaan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjalan adil tanpa ada rekayasa. Pasalnya, jutaan masyarakat Indonesia mengikuti proses hukum tersebut lewat media.

SBY: Penegakan Hukum Harus Fair, Transparan dan Adil, Jangan Direkayasa
suara.com

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap proses hukum terkait dugaan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjalan adil tanpa ada rekayasa. Pasalnya, jutaan masyarakat Indonesia mengikuti proses hukum tersebut lewat media.

"Harapan Demokrat, penegakan hukum harus fair, transparan dan adil, jangan direkayasa," ucap SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11).

SBY mengingatkan Polri agar berhati-hati dalam mengusut kasus Ahok. "(Kasus Ahok), bola ada di penegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di tangan pemimpin organisasi massa Islam. Bukan di Partai Demokrat, partai manapun," kata Presiden keenam RI itu.

"Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, adil dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa terbukti tidak bersalah," tambah SBY.

Seperti diketahui, kasus tersebut tengah ditangani Bareskrim Polri. Sebelumnya, Ahok sudah diminta keterangan oleh penyelidik atas permintaan sendiri.

Penyelidik juga telah memintai keterangan staf Ahok yang diminta klarifikasi soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Penyelidik juga telah memintai keterangan beberapa warga Pulau Seribu.

Kendati demikian, Ahok merasa bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Ia mengatakan, selama pemerintahannya banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bukan saya mau ria (pamer) ya, sekolah-sekolah Islam yang kami bantu izin berapa banyak, termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, termasuk kami bangun masjid," ujar dia.

Sebelumnya, Ahok juga sudah membantah melakukan penistaan agama, dan mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10).

Oleh karena itu, Ahok meminta agar polemik mengenai ucapannya tak lagi diperpanjang.

Adapun aksi unjuk rasa nanti, pada 4 November para tokoh, para kiyai dan seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan aksi unjuk rasa dugaan penistaan agama berjalan dengan baik, tertib, dan damai. (JAM)