Rizal Ramli Sebut Menkeu Sri Mulyani 'SPG Bank Dunia'
Setelah capres Prabowo Subianto, kali ini giliran mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, juga ikut menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) dalam pidatonya.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM – Setelah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, kali ini giliran mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, yang juga ikut menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pidatonya.
Hal itu disampaikan Rizal saat menjadi pembicara dalam diskusi publik "Jokowi Raja Impor ?" di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jl. HOS. Cikroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/19).
Sebelum mengkritik Menkeu, Rizal Ramli memaparkan jumlah utang terbaru dari pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintah melakukan utang untuk setiap harinya mecapai 1 triliun lebih.
"Ini pemerintah satu hari utang baru Rp 1,24 triliun, satu hari lho, masih ada nih berapa bulan lagi, 100 hari lagi, kaliin aja tuh. Jadi pemerintah ini prioritasnya bikin seneng petani di Thailand, Vietnam, petani garam di Australia, yang kasih utang ke Indonesia, bunganya 8,5% paling tinggi di kawasan Asia Pasifik, negara lain yang bikin surat utang bunganya hanya 5-6%,” tutur Rizal.
“Jadi, investor internasional senang banget dengan Menkeu SPG Bank Dunia ini," imbuhnya.
Sehingga, kata Rizal, uang negara bisa habis untuk membayar utang. Belum lagi dengan bunganya. Ia mengandaikan uang sebesar itu mestinya digunakan untuk membuat lahan baru yang bisa memperkerjakan para petani Indonesia.
"Coba bayangkan itu prioritasnya, utang setiap hari bayar bunganya berapa, padahal kalo kita pake itu bikin sawah ladang tebu, ladang jagung jutaan rakyat kita bekerja," katanya.
"Padahal dengan Rp 1 triliun kita bisa bikin itu tadi sawah baru, lebih malah nggak sampai segitu. Bayangkan lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dengan 1 juta sawah baru, setengah juta hektar tebu, 1 juta kebun jagung. Daripada uangnya untuk bayar utang," lsambungnya.
Mantan Menko Perekonomian era presiden Gus Dur itu pun mempertanyakan janji kampanye Jokowi soal kedaulatan pangan. Janji itu selalu disebut namun tidak teralisasi, sehingga Indonesia masih melakukan impor di berbagai sektor pangan.
"Mas Jokowi who are you working for? Kerja buat petani di luar negeri. Jangan pidato lagi tentang kedaulatan pangan. Lebih bagus nggak bikin apa-apa 3 bulan lagi," tutup Ekonom senior itu.
