PKS: Sekolah Parlemen Bisa Timbulkan Bias Persepsi

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Belum lama ini Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menggagas akan mendirikan sekolah parlemen buat para anggota dewan.

Keinginan Akom lantas menuai kritik dan respon yang beragam dari masyarakat dan politisi lainnya.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, angkat bicara perihal keinginan Akom ini. Menurutnya, istilah "sekolah" dalam sekolah parlemen bisa menimbulkan bias persepsi dan tafsiran di masyarakat.

"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/8).

Ia berujar, pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain partai politik. 

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," jelasnya.

Seperti diketahui, Jazuli baru saja dikukuhkan sebagai doktor manajemen SDM yang juga meneliti tentang reformasi DPR dalam disertasinya.

Berdasarkan penelitiannya itu, sebetulnya yang dibutuhkan DPR ialah penguatan dukungan keahlian yang profesional, kompeten dan independen.

Selebihnya, lanjut dia, yang diperlukan ialah disiplin anggota DPR dalam merujuk hasil riset dan data ilmiah yang akurat sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.

Bagi Jazuli, seharusnya DPR mempunyai semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat. "Ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. Usernya adalah anggota DPR," tuturnya.

Hasil kajian lembaga pendukung ini menurut Jazuli tergantung pada usernya (anggota dewan).

Yang perlu didorong, kata Jazuli, adalah komitmen, kemauan, dan kinerja para anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.

"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," pungkas Jazuli.

(FRZ)