Peran Strategis Pesantren dalam Perekonomian
Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang. Angka ini menunjukkan tingginya peran pesantren dalam mentransformasikan masyarakat dari keterbelakangan menuju kemajuan.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW.COM- Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang. Angka ini menunjukkan tingginya peran pesantren dalam mentransformasikan masyarakat dari keterbelakangan menuju kemajuan.
Dengan kualitas SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi, santri dan alumni pesantren mampu menggerakkan perubahan. Sehingga kolaborasi antara Pemerintah dan pesantren sangat penting.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana rilis Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam Peresmian Program Santripreneur dan Petani Muda, Rabu (26/12) di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
Program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kelompok usaha besar.
Program Santripreneur dan Petani Muda merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren.
Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.
Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.
Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara IPB dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program ini.
Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.
Darmin berharap program ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan.
