Pindah Ibukota : Agar Luar Jawa Tak Jadi Anak Tiri Pembangunan

MONDAYREVIEW.COM – Kejamnya ibu tiri tak sekejam ibukota. Pemeo itu pernah akrab di telinga kaum urban yang kurang beruntung kala mengadu nasib di ibukota. Kerasnya hidup membuat mereka tak jarang hidup di pemukiman kumuh bahkan menjadi gelandangan. Derasnya arus manusia yang datang ke ibukota membuatnya kewalahan. Daya dukungnya sejak awal tak dirancang untuk memenuhi kebutuhan jutaan penduduk.

Jakarta menjadi serba salah. Macet dan sesak. Sebagian kalangan berada bisa menikmati segala fasilitas yang dibangun kota oleh para investor dan pemerintah. Namun sebagian besar rakyat harus berhimpitan di gang becek dan kumuh. Pun akhirnya semua harus menanggung akibatnya, mobil mewahpun tak punya hak istimewa kala kemacetan menghadang. Inefisien dan tidak produktif.

Mau tidak mau harus ada keberanian untuk mengatasi keadaan yang berada dalam kondisi menuju darurat ini. Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif untuk memindahkan ibukota dari Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, opsi yang dipilih berada di luar Jawa. Lebih tepatnya di Kalimantan yang lebih dikenal sebagai Borneo oleh warga dunia.

Darimana dana yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru? Itulah masalahnya. Walau tak dirancang untuk dihuni banyak orang seperti Jakarta alias bukan kota besar, namanya ibukota harus memiliki sejumlah infrastruktur yang tak sedikit jumlahnya. Dari sinilah muncul jawaban Pemerintah bahwa seoptimal mungkin dirancang pembangunan infrastruktur dan segala hal terkait pemindahan ibukota tanpa membebani APBN. Mungkinkah?

Beberapa fihak menilai tak mungkin pembangunan ibukota baru diserahkan ke swasta. Peran swasta akan sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah jika ibukota dibangun dengan dana mereka. Dengan kata lain, Pemerintah akan merasa berhutang budi pada Swasta yang telah membantu membangun ibukota.

Tidak demikian dengan Pemerintah. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mewujudkan gagasan Pemindahan ibukota. Dan sudah mulai mengerucut tiga kawasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang disebut seiring kunjungan Presiden Joko Widodo untuk meninjau dan mendapatkan apa yang disebutnya sebagai ‘feeling’ sebelum tim teknis melakukan riset dan kajian. Dan fihak swasta dinilai bisa diundang untuk berkontribusi sesuai porsi dan proporsinya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar serta keseluruhan kota 40.000 hektar mencapai 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Bambang mengatakan pemerintah akan merancang insentif agar mendorong keterlibatan BUMN serta pihak swasta dalam proses pembangunan ibukota baru. Meski biayanya tidak murah Presiden ingin penggunaan APBN semininal mungkin, rencananya akan dibuat aturan khusus agar BUMN dan swasta bisa terlibat. Demikian penjelasan Bambang. Inovasi dari skenario pembiayaan dalam pembangunan ibukota baru ini diharapkan bisa dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia.

Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta bisa disewakan. Pemerintah juga bisa memanfaatkan utilisasi atau penggunaan dari gedung-gedung pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta.  Gedung-gedung tersebut bisa disewa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jangka panjang sehingga tidak terlantar. Pemerintahpun bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui KSP gedung pemerintahan tersebut.

PNBP tersebut bisa dipakai untuk keperluan pembangunan ibukota baru, terutama untuk membangun gedunga atau aset pemerintahan," jelas Bambang. Sementara dalam APBN, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana khusus untuk pemindahan ibukota baru. Nantinya, anggaran pemindahan ibukota akan dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang terlibat proyek pembangunan.

Infrastruktur dasar masuk ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum), kalau bangun pangkalan AU (Angkatan Udara) mungkin akan melalui TNI atau Kemenhub. Yang penting anggaran ada, sudah langsung dialokasikan di kementerian atau lembaga terkait.