Kepentingan Jangka Panjang Pembangunan Infrastruktur

MONDAYREVIEW.COM – Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Program ini tetap dilanjutkan pada periode keduanya walaupun sudah bukan prioritas. Prioritas Presiden pada periode kedua ini adalah membangun SDM. Infrastruktur yang maju dan SDM yang unggul merupakan prasyarat bagi sebuah negara untuk menjadi maju.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi bukan tanpa kritik. Salah satu kritik yang muncul pada masa awal pembangunan adalah sumber dana yang didapat dari utang negara. Hal ini cukup bisa diatasi karena saat infrastruktur tersebut selesai dibangun maka akan dirasakan manfaatnya. Namun ada satu lagi kritik yang cukup keras, yakni infrastruktur yang telah dibangun tidak bisa digunakan sebagaimana yang diharapkan.

Ada dua infrastruktur yang cukup disorot masyarakat perihal kinerjanya, yakni Banda Kertajati Jawa Barat dan Tol Lintas Sumatera.  Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang menghabiskan dana sekitar Rp 2,6 triliun faktanya sepi menumpang. Beberapa faktor menjadi alasan kenapa kurang berminatnya penumpang melakukan penerbangan melalui Bandara Kertajati.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, saat ini Bandara Kertajati belum maksimal karena belum banyaknya penerbangan dan penumpang yang terbang melalui bandara tersebut. Namun dia meyakini, bandara di wilayah Jawa Barat itu akan ramai dalam 5 tahun mendatang. Akses jalan ke Bandara Kertajati memang menjadi kendala sepi penumpang. Selagi menunggu Jalan Tol Cisumdawu rampung. Pemerintah telah menyiapkan solusi, salah satunya dengan bus Damri dari semua rute menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati selama satu tahun per 1 Agustus 2019.

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang ruas-ruas utamanya mulai tersambung kini masih sepi pengguna. Hal ini menyebabkan adanya kerawanan terjadi tindak kejahatan seperti begal, bajing loncat, dan sebagainya. Lokasi tertentu seperti Mesuji dan Kayu Agung di sisi selatan dianggap paling rawan. Persoalan tarif yang tinggi diduga jadi penyebabnya. Executive Vice President Hutama Karya Muhammad Fauzan buka suara mengenai hal ini. Menurutnya, perkara penetapan tarif sepenuhnya wewenang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto buka-bukaan mengenai kondisi Tol Trans Sumatera. Ia menjelaskan bahwa banyak tantangan dalam operasional tol pada masa-masa awal saat ini. Adanya truk-truk yang besar, istilahnya adalah ODOL, over dimension over load. Ini merusak jalan tol dan juga mengancam keselamatan pengguna tol. Karena keberadaannya ini tidak standar dengan desain jalan tol ini. Selain itu, dia mengakui bahwa sampai saat ini traffic tol masih rendah, hal ini berdampak pada sejumlah persoalan lain.

Dengan trafik yang rendah ini mengundang kejahatan. Oleh karena itu pengelola menyediakan patroli tiap saat, sehingga para pengguna tol ini akan aman dari gangguan keamanan di sekitar tol. Kendati begitu, ia menegaskan bahwa Hutama Karya menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, dan juga pengamanan kendaraan.

Walaupun banyak menuai kritik, namun yang harus dipahami bahwa pembangunan infrastruktur tidak untuk kepentingan jangka pendek, melainkan jangka panjang. Pada masa awal mungkin memang akan berat dan mengalami kerugian. Namun dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi masyarakat.