Perlindungan Anak di Indonesia Masih Menjadi Tantangan Besar
Pemerintah harus memformulasikan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan masalah kekerasaan anak.

MONDAYREVIEW.COM – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mendesak pemerintah untuk segera memformulasikan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan masalah kekerasaan terhadap anak baik verbal maupun fisik. Termasuk strategi bagaimana mencegah anak menjadi pelaku bullying.
“Ini merupakan tantangan besar bagi perlindungan anak di Indonesia,” katanya dalam keterangan persnya menanggapi perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2017, Minggu (23/7).
Senator dari provinsi DKI Jakarta ini berharap pada Peringatan HAN tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera membuat strategi-strategi yang jitu untuk mencegah anak menjadi pelaku kekerasan. “Jika sudah tidak ada lagi anak yang menjadi pelaku bullying ,maka dengan sendirinya bullying akan hilang,” imbuhnya.
Fahira mengatakan dalam konteks bullying yang melibatkan anak-anak, pelaku juga merupakan korban dan punya hak untuk disadarkan bahwa perbuatannya itu sebuah kesalahan serius. Selain itu, orang tua, sekolah dan guru harus melakukan introspeksi.
"Yang harus dilawan bersama adalah pandangan dan kondisi lingkungan keseharian anak-anak yang menganggap bahwa bullying baik verbal maupun fisik adalah sesuatu yang biasa atau normal," tegasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa persoalan aksi bullying oleh pelajar sangat kompleks dan multidemensi, sehingga penanganannya juga harus komprehensif dan peran pemerintah sangat penting dalam penanganan ini. Saat ini, sudah banyak negara berhasil menekan aksi bullying antara lain Inggris dan Finlandia, karena pemerintahnya memformulasikan cetak biru pendidikan anti-bullying yang berisi kerangka kerja terperinci sebagai landasan kebijakan, sasaran, strategi bahkan hingga kepada detail kegiatan serta teknis pelaksanaan di mana sekolah menjadi yang terdepan mengimplementasikannya.
"Hingga saat ini kita belum punya formulasi mencegah anak menjadi pelaku bullying. Saya harap kementerian terkait segera memikirkan hal ini," demikian Fahira.