Penjaminan Kredit Agar Ekonomi Segera Pulih. Begini Opsinya!
Pemulihan ekonomi nasional membutuhkan langkah strategis yang tepat. Secara umum situasi ekonomi sangat sulit saat ini. Dari korporasi raksasa hingga usaha mikro mengalami kesulitan serius. Pencairan kredit perbankan pun merosot tajam. Kredit macet juga merangkak naik. Tanpa restrukturisasi kredit perusahaan besar tentu akan membuat kinerja keuangan sektor perbankan tampak lebih buruk lagi. Salah satu opsi pembiayaan yang dijajaki adalah skema soverign wealth fund di dalam negeri yang tidak mengikuti aturan perbankan sebagai upaya terobosan bagi Pemerintah. SWF adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara tersebut, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW.COM - Pemulihan ekonomi nasional membutuhkan langkah strategis yang tepat. Secara umum situasi ekonomi sangat sulit saat ini. Dari korporasi raksasa hingga usaha mikro mengalami kesulitan serius. Pencairan kredit perbankan pun merosot tajam. Kredit macet juga merangkak naik. Tanpa restrukturisasi kredit perusahaan besar tentu akan membuat kinerja keuangan sektor perbankan tampak lebih buruk lagi.
Salah satu opsi pembiayaan yang dijajaki adalah skema sovereign wealth fund di dalam negeri yang tidak mengikuti aturan perbankan sebagai upaya terobosan bagi Pemerintah. SWF adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara tersebut, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam.
Fungsi SWF adalah untuk stabilisasi ekonomi, terutama meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat. Jenisnya dana stabilisasi (stabilization funds), dana tabungan untuk generasi di masa depan (savings or future generations fund), dana pensiun (pension reserve funds), dan dana cadangan investasi (reserve investment funds), dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis (strategic development sovereign wealth funds).
Peran BUMN seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga strategis dengan pengalamannya menyentuh pembiayaan bagi UMKM. PNM mencatat sepanjang Juni 2020, penyaluran pembiayaan PNM khususnya program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) mencapai Rp 7,079 triliun. Sedangkan pada program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 615 miliar.
Langkah Pemerintah
Pemerintah telah menjamin pinjaman modal kerja senilai Rp 100 triliun untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peluncuran program penjaminan pinjaman untuk membantu usaha kecil bertahan dari pandemi.
Di bawah program penjaminan, pemerintah telah membayar premi asuransi kredit senilai Rp5 triliun kepada perusahaan asuransi kredit milik negara PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk memberikan jaminan bagi bank yang menyalurkan pinjaman kepada UMKM hingga November 2021.
Preminya cukup untuk menutupi pinjaman modal kerja senilai Rp100 triliun yang akan dicairkan dalam 18 bulan ke depan dengan tingkat bunga 7,65 persen. Setelah peluncuran ini perbankan diharapkan segera menyalurkan pinjaman antara Rp 65 triliun dan Rp 80 triliun.
Program ini akan mencakup pinjaman dengan plafon Rp 10 miliar dan jangka waktu tiga tahun, dengan pinjaman tersedia untuk 60,6 juta UMKM sehat dari semua sektor bisnis
Jaminan pinjaman adalah bagian dari paket bantuan pemerintah untuk membantu usaha kecil pulih dari dampak pandemi COVID-19.
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan insentif pajak dan restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga pinjaman untuk UMKM. Hal ini tentu diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik pada perbankan dan memberi ruang bagi dunia usaha untuk bernafas di tengah situasi yang tidak menguntungkan.
Pemerintah juga telah menempatkan dana Rp 30 triliun di bank-bank BUMN dengan harapan mereka akan mencairkan lebih banyak pinjaman untuk bisnis. Penempatan modal tersebut jelas menunjukkan pentingnya penyelamatan sektor finansial dan sektor riil secara bersamaan.
Sejauh ini Pemerintah telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk memerangi dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah virus korona, yang mana Rp 123,46 triliun dialokasikan untuk insentif UMKM, Rp 87,55 triliun untuk perawatan kesehatan dan Rp 203,9 triliun untuk jaring pengaman sosial. Langkah ini juga diharapkan mampu menggerakkan sektor perbankan untuk mengucurkan lebih banyak pinjaman selama pandemi.
