Pariwisata dan Industri Kreatif (1) : Harapan di Era Industri 4.0

MONDAYREVIEW.COM- Era Industri meniscayakan disrupsi. Bisnis model lama hilang. Kebutuhan SDM tertentu digantikan mesin. Hal inilah yang diantisipasi semua pihak. Semua pemangku kepentingan termasuk Pemerintah. Karena tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak pada rakyat. Memperjuangkan nasib rakyat menuju keadilan dan kemakmuran.

Di tahun 2020 ekonomi digital Indonesia akan mencapai 20% Product Domestic Bruto atau senilai Rp 1.700 Triliun. Data ini juga berarti potensi hilangnya profesi lama yang digantikan oleh profesi baru. Sebuah perusahaan di Cina mengganti 650 pekerjanya dengan 60 robot dan hanya menyisakan 60 pekerja untuk mengendalikan robot-robot itu.  

Angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Sebagai negara berkembang yang di satu sisi berpotensi menuai bonus demografi. Di sisi lain terancam kenaikan angka pengangguran. Usia produktifnya cukup banyak. Mereka diharapkan bekerja dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya.  

Sebagian memiliki dan siap dengan kompetensinya. Memiliki bekal  pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam pemanfaatan piranti digital, sistem informasi, dan sebagainya. Sebagian yang lain harus bersiap mengejar ketertinggalan dengan kerja keras dan kemungkinan kehilangan peluang bekerja.

Terkait dengan peluang kerja di masa depan Pemerintah mengantisipasi dengan mempersiapkan sektor pariwisata dan industri kreatif untuk membuka peluang kerja baru. Pemerintah telah memulai langkah awal untuk membuka 4 destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Banyak wisatawan asing yang lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia sebagai sebuah negeri kepulauan. Pun demikian sebagai destinasi wisata Indonesia  masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Terlepas dari budaya masyarakat Thailand yang relatif terbuka dan permisif.

Pembangunan distinasi wisata itu tentu saja membutuhkan kesiapan infrastruktur. Bandara, transportasi lokal, hotel atau akomodasi, dan kenyamanan lokasi wisata itu sendiri memerlukan pembenahan yang massif.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L). Selain Kemenpar, K/L lain yang ikut keroyokan mengerjakan program ini yaitu Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen LHK, Kemendes PDT, Kemendikbud, dan Bekraf.

Anggaran yang direncanakan mengucur pada 2020 mendatang sebesar Rp 6,4 triliun. Dana itu nantinya melekat di sejumlah K/L yang terlibat. Kementerian PUPR memproyeksikan anggaran Rp 2,4 triliun pada 2020 untuk membangun sejumlah infrastruktur pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pada 2020 lebih besar dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 821,3 miliar