Mengupas Kredibilitas dan Kompetensi Anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu

MONITORDAY.COM - Menyeleksi penyelenggara pemilu tentu bukan perkara mudah. Sebagian orang bahkan menilai tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) haruslah sosok manusia ‘setengah dewa’. Kepercayaan publik pada para komisioner yang kelak akan dipilih oleh DPR sangat tergantung pada transparansi dalam proses seleksi. 

Kepercayaan publik pada kredibilitas timsel akan menentukan kepercayaan publik pada para komisioner terpilih. Dan pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu kelak.   

Tim Seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027 sebagian besar berlatar belakang akademisi. Edward Omar Sharif Hiariej adalah pakar hukum tata negara dan hukum pidana. Airlangga Pribadi Kusman, pakar kajian demokrasi dan politik. Berikutnya, Betti Alisjahbana adalah ahli teknologi dan informasi. dan Hamdi Muluk, ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI). Komposisi yang cukup lengkap dilihat dari kepakaran di bidang hukum, sosial politik, komunikasi politik, dan teknologi informasi  

Dalam proses seleksi calon anggota atau komisioner KPU dan Bawaslu ukuran integritas tentu menjadi hal utama. Selebihnya, para pakar akan menggali kompetensi para calon dalam bidang hukum, manajemen penyelenggaraan pemilu, hingga penguasaan aspek teknologi. 

I Dewa Gede Palguna mantan Hakim Konstitusi dan Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya pernah duduk di lembaga yang sangat menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga dosen dan pakar di bidang hukum. Palguna mengajar di Universitas Udayana dan Chandra di STIH Jentera.    

Sementara Juri Ardiantoro dan Endang Sulastri memiliki rekam jejak pernah menjadi komisioner KPU. Juri Ardiantoro adalah komisioner KPU periode 2012-2017. Dan Endang Sulastri duduk sebagai komisioner KPU pada 2007-2012. Endang pun akademisi dan peneliti pemilu dan demokrasi. Endang juga punya irisan sebagai elemen ormas Muhammadiyah. 
 
Selanjutnya ada Abdul Ghaffar Rozin yang merupakan Ulama muda Nahdlatul Ulama (NU). dan Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU). Disusul Poengky Indarty yang merupakan aktivis pemerhati hak asasi manusia (HAM) dan kini duduk di Kompolnas. Keduanya boleh dikata mewakili unsur ormas dan LSM.  Aspek integritas para calon penyelenggara pemilu penting untuk mereka kupas secara tuntas. 

Sementara Bahtiar merupakan perwakilan atau unsur pemerintah. Ia kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Kehadirannya dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tentu sangat penting. Ada aspek-aspek manajerial yang harus dipahami para calon karena penyelenggaraan pemilu secara teknis akan membutuhkan koordinasi dengan birokrasi pemerintahan.