Klub Mantan Presiden dan Sikap Negarawan yang Diperlukan

“Ini, kalau ada klub presiden dan mantan presiden, kan, baik, seperti ini kita bisa saling berkomunikasi,” ujar Yudhoyono.

Klub Mantan Presiden dan Sikap Negarawan yang Diperlukan
Jokowi-SBY (VOA Indonesia)

MONDAYREVIEW.COM – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka semoga bisa bermakna positif bagi negeri ini. Dikarenakan dari lembaran sejarah negeri ini, antara presiden dengan presiden sebelumnya terjadi hubungan yang tidak harmonis.

Soeharto tentu tidak baik-baik saja dengan Sukarno; Habibie praktis tidak berkomunikasi lagi dengan mentor politiknya Soeharto ketika sang teknokrat menjadi RI-1; Megawati Soekarnoputri hingga saat ini nampaknya masih mutung dengan SBY; rangkaian kisah antara presiden dengan presiden sebelumnya itulah yang mewarnai narasi politik Indonesia.

Maka pertemuan antara Jokowi dengan SBY semoga dapat memutus siklus tersebut. Presiden RI ke-6 SBY mengusulkan kepada Presiden RI ke-7 Jokowi untuk membentuk klub mantan presiden. SBY mengusulkan adanya semacam klub yang mewadahi presiden dan mantan presiden serta wapres yang pernah memimpin Indonesia.

“Ini, kalau ada klub presiden dan mantan presiden, kan, baik, seperti ini kita bisa saling berkomunikasi,” ujar Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (9/3) seperti dilansir Kompas.

Menanggapi usulan SBY tersebut Presiden Jokowi hanya tersenyum.

Menyelesaikan masalah bangsa Indonesia ini boleh dibilang memerlukan manajemen solusi yang mumpuni. Para mantan presiden dan mantan wakil presiden tentu punya pengalaman ketika memerintah. Pengalaman dan ide-ide dari para mantan presiden dan mantan wakil presiden tentu bisa menjadi masukan berharga dari pemerintah yang sedang bekerja.

Menjalin relasi dengan para mantan presiden dan wapres juga bisa menjaga kontinuitas pembangunan. Disinilah diperlukan sikap negarawan, baik dari pihak eksekutif yang sedang menjabat dan para mantan. Dikarenakan bangsa Indonesia ini lebih berharga dari sekadar pragmatisme politik jangka pendek dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.