Kisah Sukses Digitalisasi Koperasi di Jambi

MONDAYREVIEW.COM – Digitalisasi memberi ruang bagi semakin banyak orang untuk mengembangkan usaha. Termasuk diantaranya koperasi sebagai usaha bersama. Efisien dan transparan. Waktu dan tenaga bisa dihemat. Laporan Pertanggungjawaban bisa segera dituntaskan. Rapat Anggota Tahunan pun  bisa dilakukan tepat waktu.

KPN KOSUP Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi menjadi salah satu contoh sukses koperasi dan program digitalisasi. Berawal dari Koperasi yang kecil pada tahun 2000 dengan jumlah modal Rp 180 juta. Pada tahun buku 2018 modalnya menjadi Rp 6,5 milyar.  Demikian dilansir dari wartakoperasi.net.

Dari modal tersebut,   jumlah simpanan sukarela anggota mencapai Rp 2,9 milyar, atau 45% dari total modal. Bahkan ada  seorang anggota yang menabung Rp 546 juta dan mendapatkan SHU pribadi Rp 33,2 juta.  Jumlah anggotanya tak kurang dari 300 orang.

Terakumulasinya modal hingga hampir Rp 3 Milyar memang tidak terlepas dari lini usaha simpan pinjam. Untuk usaha simpan pinjam memang diatur dengan ketentuan tersendiri sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).  

Pembukuan keuangan koperasi yang dilakukan dengan komputerisasi melalui  aplikasi membawa beberapa manfaat siginifikan, antara lain:

#1. Pengurus dapat menyusun laporan keuangan secara  cepat,  dan akurat, sehingga pelaksanaan RAT selalu tepat waktu. Hal ini dimungkinkan mengingat setiap bulannya petugas harus menginput data transaksi bulanan ke dalam sistem aplikasi. Dalam sistem tersebut, data akan diproses berdasarkan arus cash (cash flow) yang sudah terformat, sehingga setelah selesai menginput data, maka data dalam neraca akan terbentuk.

#2. Timbulnya kepercayaan dari anggota, karena SHU bagian anggota akan keluar secara otomatis dan proporsional. Mengingat pengurus sudah transparan kepada anggota  maka kepercayaan anggota terhadap pengurus meningkat.

#3. Perkembangan usaha koperasi akan meningkat terus. KPN KOSUP berasal dari Koperasi yang kecil pada tahun 2000 dengan jumlah modal Rp 180 juta. Pada tahun buku 2018 modalnya menjadi Rp 6,5 milyar

#4. Tidak memerlukan petugas/tenaga yang banyak, serta tidak memerlukan alat bantu seperti kalkulator dll. Untuk koperasi dengan jumlah anggota sampai 300 orang, hanya dibutuhkan tenaga penginput 1 orang.

Mungkin masih banyak kendala kemampuan SDM dalam mengembangkan dan mengawal administrasi berbasis digital namun kisah sukses ini dapat melecut kita untuk membangun ekonomi kerakyatan.