Kementerian PUPR Salurkan 10 Triliun Untuk Program Padat Karya Tunai
Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Kementerian PUPR mengeluarkan Rp10 triliun untuk program padat karya tunai (PKT). Adapaun, anggaran itu akan mengalir ke 34 provinsi untuk membiayai tujuh program di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatang, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU), serta tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Selain itu, dua program sanitasi yang dianggarkan adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan saluran dana program akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, menganggur, dan setengah menganggur. Menurutnya, dana diberikan secara tunai untuk keikutsertaan masyarakat dalam PKT.
"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok," kata Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (09/04/2020).
Lebih lanjut, Basuki menerangkan protokol kesehatan akan dilakukan dalam pelaksanaan PKT, mengingat program ini dilakukan di tengah pandemi virus Corona. Seperti, menjaga jarak dan menggunakan masker demi menghentikan rantai penyebaran dan penularan covid-19.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyebutkan akan mengalihkan anggaran infrastruktur Rp24,53 triliun untuk penanggulangan virus corona. "Realokasi anggaran dari DIPA PUPR Tahun 2020 yang sebesar Rp120 triliun," kata Basuki.
Kemudian, anggaran itu akan mengalir membantu sektor kesehatan dalam melindungi publik dari pandemi Covid-19, memberikan jaringan pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat miskin yang terdampak penyakit tersebut, dan membantu industri konstruksi terutama UMKM guna mencegah PHK serta menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
