Kebijakan Pengelolaan Utang dan Supply-Side Economy

MONDAYREVIEW.COM - Salah satu topik diskusi yang paling menarik akhir-akhir ini adalah sejauhmana keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Paparan Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi di 2018 dan proyeksi ekonomi 2019.

Bahasan utama yang menarik adalah soal pengelolaan utang. Rasio Utang Indonesia terhadap PDB pada November 2018 sebesar 34,5% cukup hangat dibahas para pengamat. Peningkatan rasio utang ini dikritik oleh sebagian pengamat ekonomi. Rasio tersebut jauh di bawah batas 60% yang ditetapkan UU Keuangan Negara. Pemerintah mengklaim bahwa rasio tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki rasio utang terhadap PDB terendah di dunia.

Disamping rasio utang atas PDB ada juga indikator rasio DSR (Debt to Service Ratio) yang membandingkan jumlah cicilan pokok dan bunga utang jangka panjang dengan penerimaan ekspor harus diwaspadai. DSR Indonesia pada 2017 telah melampaui batas 25% yang digariskan IMF untuk mengukur apakah pengelolaan utang dilakukan dengan baik atau tidak. Namun pada kuartal III tahun 2018, DSR Indonesia berada di angka 22%. Ini menunjukkan bahwa meskipun utang tumbuh 4,2%  (yoy) namun utang tersebut terkelola dengan baik.

Persoalan lain yang menjadi sorotan publik adalah sejauhmana efektifitas strategi dan kebijakan ekonomi Pemerintah di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini diperkirakan masih akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) yang dirilis pada Oktober 2018, perekonomian dunia diprediksi sedikit melambat dari 3,73% menjadi 3,7%. Lembaga Pemeringkat Fitch memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 akan turun dari 5,1% ke 5,0%.

Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan konsistensi Pemerintah menjalankan transformasi ekonomi, khususnya dalam menggarap kebijakan ekonomi supply-side hingga akhir masa pemerintahan.

“Hasil dari kebijakan supply-side era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama empat tahun belakangan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah gejolak ekonomi dunia. Bahkan, hal ini juga diikuti oleh indikator sosial yang juga membaik, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech pada Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2018, pada Rabu (5/12) di Grand Sahid Hotel, Jakarta.

Kebijakan supply-side ini selain lebih mudah dikendalikan, juga mampu membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat secara merata di pedesaan dan perkotaan. Turunan dari kebijakan ini adalah program perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan reforma agraria.

 “Infrastrukur akan melahirkan kegiatan-kegiatan baru yang ditransformasikan dari kegiatan lama. Sistem logistik juga perlu dibangun juga setelah infrastruktur tersedia. Hal ini dapat direalisasikan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya membuat pasar pengepul agar konektivitas terbentuk secara sempurna” kata Darmin.

Sementara itu, menanggapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan implikasinya ke perekonomian nasional, Darmin memprediksi proyeksi ekonomi Indonesia masih bergantung pada interaksi perang dagang itu sendiri.

Darmin menduga pada 2019 tidak ada lagi interaksi AS-Cina yang yang esktrim. Bahkan, kedua negara akan sadar bahwa perang dagang hanya akan berimplikasi negatif pada perekonomian masing-masing negara.

“Dengan begitu, kami optimis kedepan tingkat inflasi masih berada di titik aman yakni berada level 3%. Kami juga melihat bukan sesuatu yang berat untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi di level 5,3%, sesuai dengan asumsi makroekonomi APBN 2019” tutup Darmin.