Senjata Pamungkas Dongkrak Konsumsi

MONDAYREVIEW.COM – Dalam situasi ekonomi yang cukup berat ada banyak langkah yang harus dipilih. Kerja cepat dan tepat menjadi niscaya. Hanya Pemerintahan yang solid dan kuat yang mampu bertindak efektif mengatasi pandemi.

Resesi masih ada kemungkinan dapat dihindari. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu senjata terakhir untuk memperkuat kinerja perekonomian hingga akhir tahun. Percepatan belanja pemerintah yang masih rendah. Tak mudah mengubah pola belanja yang telah berlangsung bertahun-tahun. Konsumsi rumah tangga pun masih belum terdongkrak.

Penguatan konsumsi ini juga sangat mendesak mengingat Indonesia selangkah lagi menuju resesi apabila pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 ikut-ikut mengalami kontraksi sama seperti triwulan sebelumnya.

Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan.

Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi.

Konsumsi rumah tangga berperan sangat krusial bagi perekonomian nasional karena menjadi penyumbang struktur PDB terbesar pada triwulan II-2020 yaitu mencapai 57,85 persen, diikuti PMTB 30,61 persen serta ekspor 15,69 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan momentum pemulihan ekonomi dapat terjadi pada triwulan III dan IV-2020 agar pertumbuhan bisa kembali berada pada zona positif.

Sri Mulyani mengakui upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi saat ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat berbagai sektor lapangan usaha maupun kelompok pengeluaran mengalami kontraksi yang dalam.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk mendorong percepatan stimulus yang sudah direncanakan agar berdampak kepada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dari sisi permintaan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial maupun bantuan lainnya agar daya beli masyarakat terjaga dan melakukan pembenahan iklim investasi untuk mengantisipasi adanya pemulihan ekonomi.

Pemerintah juga siap mempercepat belanja yang masih terhambat dari sisi administrasi dengan mendorong Kementerian Lembaga untuk menyelesaikan dokumen pelaksanaan anggaran agar belanja pemerintah ikut menjadi stimulus.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR, juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan program padat karya lainnya. Selain itu, juga akan membuka kawasan industri di daerah serta food estate untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Tidak hanya itu, pemerintah siap untuk melakukan inisiatif baru untuk mempercepat program PEN dengan memberikan tambahan keringanan biaya listrik bagi industri serta tambahan diskon cicilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30 persen ke 50 persen.

Pemerintah juga akan menambah bantuan beras senilai Rp4,6 triliun untuk 10 juta kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan Rp500 ribu untuk penerima kartu sembako di luar PKH senilai Rp5 triliun.

Selain itu, pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan gaji sebesar Rp600 ribu selama empat bulan bagi 13 juta pekerja non PNS, dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp31,2 triliun.

Dengan upaya all-out dari sisi belanja, Sri Mulyani mengharapkan ekonomi triwulan III dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV-2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen agar pertumbuhan minimal mencapai 0-1 persen.

Triwulan tiga memang probabilitas negatif masih ada, karena penurunan beberapa sektor mungkin tidak pulih cepat. Triwulan empat kita berharap bisa meningkat mendekati tiga persen.

Sementara itu AS akan mengalami lonjakan terbesar dalam kesengsaraan ekonomi tahun ini karena inflasi melambat dan lonjakan pengangguran. Negara itu turun ke peringkat 25 dari peringkat 50 dalam Indeks Kesengsaraan Bloomberg, yang mengukur 60 ekonomi berbeda di seluruh dunia.

Thailand, Singapura, dan Jepang berada di peringkat ekonomi paling tidak menyedihkan tahun ini, sementara Venezuela, Argentina, dan Afrika Selatan berada di peringkat terendah dalam daftar dan menunjukkan yang paling menderita.

Israel, Islandia, dan Panama menjadi negara yang mencatat penurunan bahkan mendekati AS, menurut Bloomberg.