Kajian Lebih Dalam Diperlukan Terkait Pemindahan Ibukota Negara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan diperlukan pengkajian lebih dalam terkait pemindahan ibukota negara

MONDAYREVIEW.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan diperlukan pengkajian lebih dalam terkait pemindahan ibukota negara.
“Pemindahan ibukota sama seperti membangun ulang kota pusat pemerintahan, sehingga akses menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, (13/4).
Selain itu, pemindahan ibukota juga harus dilakukan secara menyeluruh, dan tidak bisa separuh di tempat baru, serta sisanya di tempat yang lama.
“Saya kira Presiden Joko Widodo dalam melakukan telaah sudah lebih komprehensif, untuk alternatif menempatkan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan. Saya kira tidak masalah,” ungkapnya.
Ia menegaskan untuk waktu pemindahan ibukota, masih belum bisa dipastikan.
“Wacana perpindahan ibukota memang sudah ada cukup lama sejak masa Presiden RI pertama, Soekarno," katanya.
Ia yakin Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan semua aspek, dan telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkaji hal tersebut.
“Tapi ibukota pusat pemerintahan juga menyangkut kantor negara sahabat, lembaga, TNI-Polri menyatu. Saya kira yang penting ada alternatif, kalau negara dalam keadaan darurat atau diperlukan pusat pemerintahan lain untuk sementara,” tambahnya.