Hajriyanto : Pemimpin Bangsa Harus Memiliki Sensitivitas Keindonesiaan

MONITORDAY.COM - Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Tohari menegaskan bahwa para pendiri bangsa telah menjadikan Indonesia bukan sebagai negara agama, tapi bukan pula negara sekuler.

"Di negeri ini, agama dan negara cukup bisa dibedakan, namun tentu saja tidak bisa dipisahkan. Seumpama dua sisi pada keping mata uang logam, keduanya tak bisa dipisahkan," ujar Hajri.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertajuk "Merawat Keindonesiaan di Tengah Ancaman Politik Sara", di Pesantren Ekonomi Darul Ukhuwah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, (6/4/2018).

Karena alasan itu, Korbid Penggalangan Khusus DPP Golkar ini menuturkan harus adanya pemimpin yang mempunyai sensitivitas terhadap ke-Indonesiaan."Harus ada kepemimpinan yang mempunyai sensitivitas bahwa idonesia tidak agama atau sekuler," tutur Hajriyanto.

Selain itu Indonesia, menurut Hajri, merupakan negara sara, bahkan negara multi sara. Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, etnis agama, budaya. Belum lagi adanya sistem kepercayaan, sistem bahasa, Kompleksitas agama sangat tinggi, banyak sekali aliran dalam satu agama.

Jika faktanya begitu, lanjut Hajri, maka Pemerintah Indonesia harus mempunyai kesadaran bahwa Indonesia berada di tengah. "Jika terlalu ke kanan maka akan juga menjadi skandal karena agama di Indonesia banyak agama dan aliran, terlalu ke kiri juga terlalu sekuler, maka akan juga skandal karena Indonesia adanya penganut syariat agama," papar Hajri.

Jadi, menurut Dia, sekarang ini Indonesia heboh, karena Indonesia saat ini tidak lagi di tengah-tengah. Karena mungkin pemimpinnya kurang mempunyai sensitivitas terhadap ke-Indonesiaan.

Justru bagi Hajri, tokoh-tokoh tua lah yang memiliki sensitivitas. "Tokoh-tokoh tua justru lebih memiliki sensitivitas. Seperti tokoh NU, Muhammadiyah, tokoh Gereja mereka yang dianggap memiliki sensitivitas," ungkapnya.

[Mrf]