Fahri Hamzah Tidak Setuju Calon Kepala Daerah dari Kalangan Terpidana
MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Belum lama ini Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Belum lama ini Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Rapat itu membahas Peraturan KPU (PKPU) 5/2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang merupakan perubahan terhadap PKPU 9/2015.
Dalam rapat itu diambil beberapa poin kesimpulan, satu diantaranya mereka sepakat mengizinkan terpidana hukuman percobaan yang tidak dipenjara secara fisik dapat mengikuti pemilihan kepala daerah.
Hal ini tak sepenuhnya disetujui oleh para wakil rakyat, salah satunya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ia mengatakan tidak setuju dengan salah satu butir kesimpulan RDP itu, khususnya yang terkait dengan pencalonan kepala daerah dari kalangan terpidana.
"Kalau pencalonan enggak boleh ada beban, apalagi sudah jadi tersangka, pernah ditahan. Saya enggak setuju, calon kepala daerah harus bersih," tegasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
Menurut dia, seorang calon pemimpin harus bebas dari beban masalah pribadi, walau itu cuma utang sekalipun.
"Kalau mau maju jangan berutang. Kan ada ketentuan juga dalam agama, kalau perang enggak boleh utang. Sama. Nanti dia pakai jabatan untuk bayar utang," ujarnya.
Politikus PKS ini menilai hal serupa bisa saja terjadi pada kepala daerah terpidana hukum percobaan. Dia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menutup kasus tersebut.
"Apalagi ini punya persoalan hukum menuju ekspektasi lebih besar dia tutup ini kasusnya," pungkasnya.
FAHREZA RIZKY