Peluang Ekspor Produk Halal

MONDAYREVIEW.COM – Kehalalan menjadi satu syarat wajib yang bagi seorang muslim saat akan mengkonsumsi suatu barang. Khususnya dalam makanan, minuman dan kosmetik, bahan baku yang untuk barang-barang tersebut haruslah halal. Jika ditemukan ada barang baku dari unsur haram, maka kehalalannya menjadi gugur. Maka dari itu dibuatlah lembaga pengawas pembuatan obat dan makanan oleh MUI yang menjadi lembaga sertifikasi kehalalan produk. Setelah disahkannya UU Jaminan halal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban bagi makanan, minuman dan kosmetik, namun produk lainnya bisa juga mengajukan sertifikasi halal.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah selayaknya menjadi market leader dari industry halal dunia. Namun untuk ke arah sana mau tidak mau perlu dukungan penuh dari pemerintah. Sertifikasi halal bisa menjadi nilai tambah produk Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan total nilai potensi ekspor makanan halal Indonesia mencapai 229 juta dolar AS. Indonesia saat ini terdapat 10 besar produk makanan halal dengan total nilai potensi ekspor mencapai 229 juta dolar AS.

Menurut Sri Mulyani, produk-produk ini diekspor ke 29 negara mayoritas Muslim yang tentunya masih bisa ditingkatkan. Sepuluh produk makanan halal ini kalau dilihat yang paling besar adalah margarine yang masih berhubungan dengan crude palm oil (CPO) dan turunannya. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk pangsa ekspor kita hingga 61 persen yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan beberapa produk.

Menkeu melihat dari 10 jenis makanan ini, margarine, wafer, biskuit, nanas olahan, kopi kemasan, ekstrak kopi, ekstrak malt, saus, makanan bayi, roti dan kue merupakan produk-produk yang memang dikonsumsi oleh berbagai negara terutama negara mayoritas berpenduduk Muslim. Pemerintah sendiri memberikan insentif fiskal yang dapat digunakan untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal. Insentif-insentif tersebut didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga BKPM isa langsung memberikan berbagai insentif untuk investasi untuk bidang-bidang yang merupakan prioritas.

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan dari sisi fasilitas pajak penghasilan berupa tax holiday, tax allowance, pengurangan pajak penghasilan impor dan super deduction untuk riset serta pelatihan vokasi. Sedangkan insentif dari fasilitas bea dan cukai yakni pembebasan/pengembalian bea masuk kepada perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), bea masuk ditanggung pemerintah kepada industri tertentu, dan sebagainya.

Kemudian insentif dari fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) antara lain pengurangan PPN untuk barang modal, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pelayanan sosial dan jasa ekspor. Sedangkan fasilitas-fasilitas khusus untuk mendukung produk halal seperti fasilitas di kawasan ekonomi khusus, fasilitas di kawasan bebas atau free trade zone, serta fasilitas di kawasan industri.