Erick Thohir dan Satu Data Vaksin

MONDAYREVIEW.COM – Soal data adalah soal teramat penting. Dalam seluruh pengambilan kebijakan tentu harus berbasis data. Data yang akurat akan membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan dan mengendalikan langkah realisasinya di lapangan. Apalagi menyangkut vaksinasi ratusan juta orang.

Tak hanya soal akurasi, data juga mesti terintegrasi. Tanpa integrasi data akan banyak celah untuk berbuat salah termasuk penyalahgunaan vaksin. Dalam kondisi kritis dan prihatin tetap ada pihak yang tega mengambil keuntungan. Apalagi ketika suatu barang seperti vaksin Covid yang ditungggu-tunggu sekian lama. Permintaan sangat tinggi, orang berebut memesan. Sementara persediaannya terbatas.

Soal satu data terkait vaksinasi itulah yang menjadi perhatian Pemerintah. Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan pentingnya satu data vaksinasi dalam rangka mencegah timbulnya zona abu-abu atau munculnya oknum yang ingin menyalahgunakan vaksin untuk dijual mahal.

Semua orang yang berhak mendapatkan vaksin sesuai prioritas dan kemampuannya harus mendapatkan haknya. Program satu data vaksinasi ini penting, karena jangan sampai ada pihak yang tidak mendapatkan vaksin atau ganda. Perlu publik fahami bahwa vaksin yang akan hadir baik vaksin jadi maupun bahan baku vaksin tidak datang secara bersamaan, tapi bertahap. Demikian pendapat Erick Thohir.

Pemerintah bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang akan divaksinasi terlebih lagi distribusinya sejak awal sudah tercantum barcode.  Pemerintah  tidak menginginkan adanya grey area atau oknum-oknum yang menyalahgunakan vaksin-vaksin ini untuk dijual mahal. Ingat pada awal tahun kita pernah mengalami harga masker medis yang melesat.Prioritas rakyat mendapatkan vaksin secara transparan dan terbuka menjadi kunci, namun loop hole-nya juga dijaga.

Alasan konsolidasi vaksinasi COVID-19 tahap pertama di bawah Kementerian Kesehatan dalam rangka menghindari kebingungan masyarakat terkait vaksinasi. Memang pada tahap pertama vaksinasi ini, alasan Perpres 99 Tahun 2020 mengonsolidasikan semua vaksinasi COVID-19 di bawah Kementerian Kesehatan baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga.

Erick menyebutkan mungkin ada pertanyaan apakah mungkin pihak swasta bisa impor vaksin sendiri. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pada aspek keamanan. Kalau terlalu banyak distribusi vaksin yang tidak terkendali, dikhawatirkan nanti ketika vaksinasi COVID-19 dilaksanakan terjadi kebingungan berbagai jenis vaksin. Harganya juga nanti berbeda-beda.

Kebetulan Kementerian Kesehatan meminta Kementerian BUMN untuk menangani vaksinasi mandiri. Kendati demikian kembali kita bukan menara gading, sejak awal kita melibatkan pihak swasta. Nanti mungkin ada kebijakan lain tersendiri mungkin pada tahun 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin, bukan tidak mungkin keterlibatan swasta dilebihkan yakni bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek.

Namun untuk tahap pertama ini untuk mengurangi kebingungan atau program satu data maka penanganan impor vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk memproduksi yang namanya vaksin Merah Putih ataupun vaksin multilateral, jadi vaksin kerjasama negara-negara di dunia.

Oleh karena itu, KPCPEN telah bertemu dengan beberapa produsen yang bisa produksi vaksin dengan melibatkan Indonesia. Kita akan dijadikan hub untuk produksi vaksin. Pada tahun 2022, Erick mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki kurang lebih 100 juta order vaksin yang harus diproduksi.

Pada akhir 2021 kurang lebih terdapat 40 juta vaksin, sedangkan kalau kita melihat seperti vaksin Sinovac sendiri merupakan bahan baku yang harus kita produksi sendiri.  Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan pemberian vaksin COVID-19 terhadap masyarakat yang menolak divaksinasi. Erick mengatakan bahwa menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi COVID-19.

Vaksin ini tentunya diharapkan untuk menekan penularan virus COVID-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.Kalau ditanya apakah vaksin COVID-19 yang akan tersedia berkualitas, Pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama.

Erick juga menambahkan bahwa sejak awal sampai dengan akhir pihaknya juga memastikan akan ada barcode, yang menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi. Artinya publik dapat mengakses dan mencermati data secara transparan. Tak boleh ada dusta diantara pihak-pihak yang diberi amanah mendistribusikannya.  

Kita dapat bayangkan seperti pemilu dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya, karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali. Jika dalam pemilu ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka dalam distribusi vaksin semestinya ada semacam Daftar Penerima Vaksin Tetap.

Menteri BUMN berharap digitalisasi satu data yang akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri benar-benar bisa disatukan. Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai agregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi. Ini yang penting dan harus dipertanggungjawabkan.