Edukasi Publik Perihal Vaksin
Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan bahwa 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.

MONDAYREVIEW.COM - Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan bahwa 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.
Pertanyaan dari survei tersebut, jika pemerintah memberikan vaksin COVID-19, apakah Anda dan keluarga akan ikut imunisasi? 7,60 persen menjawab tidak mau. Sebagain besar masyarakat, yakni 64,81 persen, menjawab setuju divaksinasi. Selain itu, terdapat pula 27,60 persen masyarakat yang belum tahu divaksin atau tidak.
Dari 7,60 persen masyarakat yang tidak mau divaksin tersebut ternyata memiliki beragam alasan yang berbeda-beda. Pertama, mereka tidak yakin dengan keamanananya dengan persentase sebesar 59,03 persen.
Kemudian ditemukan pula alasan masyarakat tidak yakin dengan efektivitas vaksin sebesar 43,17 persen, 24,20 persen takut efek samping vaksin dan 26,04 persen tidak percaya vaksin.
Dalam survei itu juga ditemukan alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama, sebesar 15,97 persen, dan 31,24 persen karena alasan lainnya.
Oleh karena itu, ujar dia, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan melibatkan WHO dan UNICEF pada 30 September 2020 tersebut, perlu semua elemen melakukan komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat.
Perlu disampaikan pentingnya vaksin. Apalagi dalam waktu dekat pemerintah segera melakukan vaksinasi sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, terutama yang menolak divaksin tersebut.
Vaksin hanya salah satu cara dari sekian banyak upaya penananganan wabah. Jadi bukan bukan satu-satunya, apalagi senjata pamungkas. Jadi manfaat vaksin, selain mengontrol kematian juga mencegah kecacatan dan komplikasi akibat penyakit.
Sebagai contoh, sebelum ini vaksin telah berhasil menyelamatkan nyawa manusia sekitar 2,7 juta karena campak, dua juta dari bahaya tetanus dan satu juta karena pertussis. Bahkan, beberapa penyakit telah dieradikasi, misalnya cacar api, yang terjadi pada 1979.
Karena efektivitas vaksin, maka terjadilah eradikasi dan tidak ada lagi penyakit tersebut di dunia. Selain itu, terdapat pula eliminasi atau penurunan pada beberapa penyakit, di antaranya rubella, campak dan pertussis. Pada intinya vaksin menimbulkan kekebalan pada individu, kelompok dan juga global.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat. Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional.
Oleh sebab itu, pengadaan vaksin dan vaksinasi sangat tergantung pada progres uji klinis dan standar keamanan yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO maupun Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Jadi Indonesia tidak menggunakan standar berbeda. Kita menggunakan standar sama internasional. Penggunaan standar internasional diterapkan dalam rangka memberi keyakinan bahwa pemerintah tidak mempercepat atau melakukan sendiri terkait mekanisme dan standar pengadaan vaksin.
Di sisi lain, sembari menunggu tersedianya vaksin yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia maka pemerintah telah menyusun rencana secara detil.
Kita juga sudah lakukan berbagai simulasi di beberapa tempat. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga yaitu Bogor, Bali, dan Ambon. Simulasi tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melihat implementasi dari vaksinasi yang akan dilakukan ketika vaksin telah tersedia.
Karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai treatment yaitu di bawah nol derajat celcius.
Saat ini Kemenkes sedang melakukan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yaitu menyediakan cold storage atau tempat pendingin sehingga vaksin tidak rusak sesuai dengan standar WHO. Menurut Kemenkes 90 persen dari fasilitas kesehatan sudah penuhi standar WHO dari sisi cold storage. Itu berarti masih harus ditambah agar kita bisa cakup seluruh perangkat vaksinasi yang aman.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pemesanan vaksin COVID-19 oleh pemerintah menumbuhkan keyakinan investor global terhadap sektor keuangan Indonesia karena keberadaan vaksin dinilai mendukung pemulihan ekonomi.
Kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih cukup baik terlihat dari aliran modal asing ke pasar keuangan khususnya surat berharga negara (SBN) dalma negeri terus berlanjut, meski belum naik pesat.
Sebelumnya, bank sentral ini mencatat pada awal Oktober 2020, aliran masuk modal asing secara berangsur membaik sehingga per 9 Oktober 2020 tercatat net inflows sebesar 0,33 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2020 tetap tinggi yakni 135,2 miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Ke depan, defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020 diprakirakan tetap rendah, di bawah 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal.
Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga dan berpotensi menguat dengan didukung inflasi akhir tahun yang diprediksi rendah di bawah dua persen dan neraca pembayaran yang terus surplus.
Dengan sejumlah kondisi itu, ia memperkirakan prospek sistem keuangan Indonesia pada triwulan III-IV tahun 2020 akan baik.