Dukung Program Pemberdayaan Desa, Kopi Pahit Bakal Sambangi Dirjen PPMD Kemendes PDTT

MONITORDAY.COM - Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, desa diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri

Seperti diketahui, Pemerintah Joko Widodo sejak  periode pertama dan kedua,  berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. 

Wujudkan pembangunan desa yang maju dan unggul, Pemerintah konsisten gelontorkan dana desa. Untuk anggaran dana desa dari APBN tahun 2020, jumlahnya mencapai Rp 72 triliun. Artinya, setiap desa dapat 960 juta rupiah. 

Fakta pahitnya, banyak desa fiktif bisa nikmati dana desa seperti temuan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini. Publik wajib bertanya,  apakah ada  kendor disisi pengawasan karena banyak kepala desa kaya mendadak.

Semua mata tertuju ke Kemendes PDTT, ada apa? pertanyaan pun berseliweran seperti bagaimana bentuk pengawasan Dirjen-PPMD menangani problem krusial tersebut, peran BUMDesa dalam mengakselerasi perekonomian di desa melalui optimalisasi sumber daya ekonomi yang ada di desa,  skema peningkatan sumberdaya manusia di desa yang sejalan dengan visi Presiden, melalui pembangunan dan pemberdayaan desa dan masih banyak hal lain yang perlu dikaji untuk solusi yang bermanfaat dan berkemajuan. 

Untuk itulah, Tim KOPI PAHIT Monitorday.com bakal sambangi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid, S.Sos., M.Si dalam Forum Kopi Pahit pada rabu (11/3/2020) di ruang kerjanya, untuk bertukar ide, urung rembuk, menimba ilmu, dan sekedar mengais pikiran visioner Dirjen PPMD.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa/kelurahan. Kemudian diikuti Jawa Timur 8.496 desa/kelurahan di urutan kedua dan Aceh dengan 6.508 desa di posisi ketiga.

Sementara sejumlah 17.268 desa adalah dalam status sangat tertinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa pedesaan sangat perlu untuk dikembangkan dengan cepat untuk menyelesaikan permasalahan ketertinggalan di suatu daerah. Diakui, tangani ribuan desa di Indonesia tidaklah mudah, butuh sinergis semua pihak.  

Silaturahim ini adalah bagian dari sinergi Media dan Pemerintah dalam mewujudkan Desa Maju dan Unggul. 

Selain itu, obrolan santai dengan Dirjen PPMD juga mempertegas komitmen Monday Media Group yang membawahi Monitorday.com, mengawal Nawacita Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Desa sebagai sebuah prioritas sehingga dengan berkembangnya desa-desa di Indonesia akan berdampak kepada majunya bangsa Indonesia.