Dukung 'Kampus Merdeka', Rektor USU: Gagasan Mas Menteri Bisa Lahirkan Lulusan Siap Pakai

MONITORDAY.COM - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu menyambut baik program Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Menurutnya, empat poin kebijakan yang tertuang dalam program Kampus Merdeka merupakan solusi untuk mengatasi persoalan Perguruan Tinggi (PT) selama ini.

Karena itu dikatakan Prof Runtung, pihaknya sangat mendukung gagasan Mendikbud untuk segera diimplementasikan oleh setiap kampus yang ada di seluruh Indonesia agar dapat melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

"Jadi saya kira dari keempat kebijakan yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri kita ini, semuanya betul-betul sangat penting untuk segera kita implementasikan terutama untuk melahirkan lulusan-lulusan yang siap pakai dan professional," kata Prof Runtung kepada Monitorday.com usai menghadiri acara peluncuran program Kampus Merdeka di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/01/20).

Lebih lanjut Pria kelahiran Langkat, 63 tahun silam ini menilai, di antara empat poin kebijakan dalam Kampus Merdeka, terdapat satu kebijakan terbaru yang menarik dan solutif untuk para mahasiswa dalam menghadapi eranya saat ini. Kebijakan itu adalah mengambil kuliah selama 3 semester di luar program studi (Prodi).

Menurutnya, dengan diberi kebebasan memilih kuliah di luar Prodi ataupun di luar kampus, mahasiswa dapat menambah wawasan ilmu dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan (soft skill) untuk nantinya diaktualisasikan dalam dunia kerja.

"Terutama kuliah 3 semester di luar kampus. Saya kira ini suatu hal yang penting karena dengan menimba ilmu di luar dari kompetensi utamanya di bidang program studinya, saya kira sangat bermanfaat sebagai modal bagi para lulusan itu untuk nanti akan bekerja ataupun membangun suatu usaha-usaha sendiri di tengah-tengah masyarakat," ujar Prof Runtung.

Ketika ditanya tentang kendala apa yang akan dihadapi dalam menjalani program Kampus Merdeka yang digagas Mendikbud tersebut, Prof Runtung menjawab kendalanya ada di Sumber Daya Manusia (Dosen).

Prof Runtung menilai, saat ini Perguruan Tinggi di Indonesia termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum masih mengandalkan dosen PNS alias tenaga kependidikan PNS. 

"Tentu kendala salah satunya adalah sumber daya manusia dosen. Ternyata pertumbuhan dalam 5 tahun ini memang dapat saya katakan minus. Lebih banyak yang pensiun atau meninggal dunia dan pertambahan dosen dan pegawai baru. Ini salah satu kendala menurut saya, tetapi khusus bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, ini bisa diimbangi dengan mengangkat dosen ataupun tenaga kependidikan non-PNS," jelasnya.
 
"Ini sudah dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara. Sehingga yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mendorong pertumbuhan dana yang namanya non PNBP di Universitas Sumatera Utara untuk mendanai pertambahan dosen non PNS ini," imbuh Prof Runtung kemudian.

Ia kemudian mengaku, pihaknya saat ini sedang membangun unit-unit usaha. Dalam waktu dekat ini, lanjutnya, USU juga akan membangun unit usaha air minum dengan memanfaatkan sumber daya alam di kampus USU sendiri yang memang sudah ada airnya, tinggal mengelola saja. 

"Kita juga akan membangun unit-unit usaha PT. PAS baru kita dirikan, PT. PAS ini merupakan Badan Hukum dari Universitas Sumatera Utara Pembangunan Almamater Sejahtera. PT. PAS ini akan tentu juga menjadi unit usaha komersial dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan dana non PNBP tadi," tandasnya.

Untuk diketahui, Kampus USU adalah salah satu dari 11 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PT BH) yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, USU juga saat ini tengah berencana membuka Program Studi (Prodi) baru, yakni Prodi Kelapa Sawit.