Ketua DPR: Politik Uang dan Politik Identitas Membuat Demokrasi Kian Tak Beradab

MONITORDAY.COM - Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 yang segera kita hadapi ditengarai akan diwarnai isu politik identitas dan politik uang. Menurut Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, bila tak dikelola dengan baik kedua isu tersebut akan mengancam kualitas demokrasi.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di sela-sela kegiatan resesnya di Kabupaten Purbalingga, Rabu (28/2/2018). Menurut politisi Partai Golkar ini, ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. 

"Jelang Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Bamsoet menguraikan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama. Dirinya menuturkan hal serupa seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

"Modus yang dipake antara lain dengan menggunakan isu dukun santet, dimana banyak korban yang jatuh," tukasnya.

Mantan Ketua Komisi III ini lantas berharap Pilkada, Pileg dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih, Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," pungkasnya.

[Mrf]