DPR Panggil Mendikbud Selasa Besok Terkait Program 'Kampus Belajar'
Nadiem juga akan dimintai penjelasan terkait sikapnya yang meluncurkan program tanpa terlebih dulu mensosialisasikan kebijakannya kepada anggota Dewan.

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud RI), Nadiem Makarim untuk memaparkan program "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka" yang ia gagas dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Senayan pada Selasa (28/01/20) esok.
Dalam rapat itu nantinya, Nadiem tak hanya sekedar menjelaskan program yang ia gagas, namun juga akan dimintai penjelasan terkait sikapnya yang langsung meluncurkan program tanpa terlebih dulu mensosialisasikan kebijakannya kepada anggota Dewan.
"Mestinya sebelum di launch ke publik, itu (red:Kampus Merdeka) harus dibicarakan bersama dengan DPR dulu. Jadi saya belum mau memberikan komentar apapun. Karena hari selasa kami mengundang beliau (Red:Mendikbud) raker di komisi," kata Anggota DPR RI, Dede Yusuf kepada Monitorday.com saat menghadiri peluncuran Kampus Merdeka di Gedung Kemendikbud, Jumat (24/01/20) lalu.
Lebih lanjut Politisi berlambang Mercy ini mengaku menyesalkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim yang meluncurkan program dan kebijakan publik tanpa terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada mitra lembaga di DPR.
"Ini kan merombak sesuatu yang sangat besar sekali. Pertanyaannya siapkah sumber daya manusia di bawah kemendikbud nanti untuk melaksanakannya? Kalau gagasannya sih saya pikir sampai saat ini mengikuti gagasan di luar negeri. Tetapi nanti kesiapan-kesiapan ini yang perlu kita pertanyakan. Oleh karena itu hari Selasa kami tunggu Pak Menteri untuk menyampaikan ke komisi, bisa menjelaskan urgensinya, yang kaitanya nanti dampaknya pada anggaran dan sebagainya juga," ujar Dede.
Lebih lanjut, Dede berpesan kepada Mendikbud agar ke depannya dapat menjadi mitra yang baik bagi DPR. Dalam artian, Mendikbud dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada DPR sebelum akhirnya meluncurkan konsep dan kebijakan-kebijakan kepada publik.
"Harapan kami sih demikian, kalau kita bermitra dengan baik. Dan kita sebagi fungsi pengawasan mestinya disampaikan dulu di DPR baru dilaunching ke publik," tandasnya.
Sikap Mendikbud yang tak "sowan" dulu ke DPR ternyata bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya, saat meluncurkan program Merdeka Belajar, Nadiem juga tak mensosialisasikan konsep gagasan tersebut terlebih dahulu ke DPR.
"Nah itu (Merdeka Belajar) juga. Gagasan disampaikan ke kita. Padahal kita mintanya ke kita dulu baru dilaunching," tegasnya.