DPP PDIP Tepis Anggapan Pergantian Bambang DH Lantaran Tolak Ahok

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Ahmad Basarah menepis anggapan digantinya Bambang DH dari jabatan Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta lantaran penolakannya terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Basarah, anggapan itu tidaklah tepat. "Tidaklah tepat pendapat yang mengatakan pergantian Bambang DH dari jabatan Plt Ketua PDI-Perjuangan DKI Jakarta karena dia menolak Ahok," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (30/8).

Diketahui, selama menjadi Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang memang kerap melontarkan penolakan terhadap Ahok.

Bambang pernah mengatakan DPD PDIP DKI Jakarta menolak mendukung Ahok sebagai cagub pada Pilkada mendatang karena banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak Mantan Bupati Belitung Timur itu.

Meski demikian, Basarah berujar, Bambang merupakan loyalis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak dulu.

Bagi Basarah, penolakan terhadap Ahok bukanlah bentuk pembangkangan kepada Megawati, melainkan sebagai gambaran aspirasi di DPD PDIP DKI yang tengah Bambang pimpin.

Bambang, kata Basarah, mewakili pengurus di tingkat Provinsi DKI Jakarta yang kecewa dengan sikap Ahok karena dinilai melecehkan PDIP berkali-kali.

"Sikap Bambang DH tersebut hanyalah sebagai artikulator keresahan pengurus dan kader partai di DKI yang dia pimpin sebagai Pelaksana tugas (plt) Ketua DPD DKI Jakarta," ujar Basarah.

Lebih lanjut Basarah mengatakan, pergantian Bambang DH dilakukan agar dia bisa fokus di jabatan utamanya sebagai Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu. Bambang DH harus fokus mengurus Pilkada serentak 2017 mendatang di seluruh Indonesia. Dia memiliki target kemenangan diatas 50 persen.

Selain itu, DPP PDIP memang sudah harus memilih Ketua DPD PDIP DKI secara definitif. Atas alasan itulah, Bambang DH tidak lagi dijadikan Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Jabatan Ketua DPD PDIP DKI kini diemban oleh Ady Wijaya.

"Di samping itu jabatan Ketua Plt DKI yang diembannya sudah lebih dari 3 bulan. Sementara menurut ketentuan partai, jabatan ketua plt tidak boleh lebih dari 3 bulan," pungkas Basarah.

(FRZ)