Dari Pejabat Publik Ke BUMN

MONDAYREVIEW - Memimpin birokrasi pemerintahan tentu berbeda dengan memimpin perusahaan atau korporasi. Perbedaan yang justru dapat saling melengkapi dalam transformasi kepemimpinan dan kelembagaan.  Seorang pengusaha dapat sukses menjadi walikota bahkan presiden. Seorang pengusaha terbukti mampu menjadi wakil presiden yang penuh terobosan. Kepemimpinan dalam dalam bisnis dapat menjadi bekal untuk mendobrak birokrasi yang kaku.

Bagaimana bila hal sebaliknya berlaku? Ada sejumlah analisis yang relevan ketika seorang mantan pejabat publik diberi amanat untuk membenahi perusahaan khususnya BUMN yang memiliki irisan dengan kepentingan publik. Tentu bukan sembarang mantan pejabat publik yang memiliki kualifikasi untuk membenahi korporasi besar.

Dalam beberapa kasus pejabat publik seringkali merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN. Artinya kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah terwakili dengan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat publik sekaligus komisaris atau pengawas BUMN. Yang banyak terjadi adalah konflik kepentingan antara fungsi regulasi dan operasi.

Perbincangan ini menguat seiring Basuki Tjahaya Purnama yang kerap disapa Ahok yang telah resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina. Mantan Anggota Parlemen dan Gubernur DKI Jakarta ini dipercaya Joko Widodo mampu mendobrak perusahaan energi yang dinilai masih banyak terbelit masalah akut. BUMN energi paling strategis ini diharapkan mampu beranjak dari keruwetan masalah dan menjadi perusahaan berdaya saing global.

Reputasi Ahok dinilai Menteri BUMN Erick Thohir mampu memberi dampak pada kultur korporasi tersebut. Yang pada akhirnya mendorong perubahan sistemik. Keberanian dan kelugasan Ahok dalam bersikap menghadapi ‘lawan’ dan segudang persoalan menjadi latar belakang penugasan bergengsi dengan perkiraan gaji Rp 3,2 M per bulan ini. Ketika menjabat Gubernur Ahok dinilai sementara kalangan cukup transparan dan mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pejabat publik yang memahami persoalan secara komprehensif.

Kehadiran Ahok sebagai Komisari Utama Pertamina bukan tanpa penolakan termasuk dari Serikat Pekerja perusahaan plat merah tersebut. Alasan penolakan terhadap Ahok untuk menjadi petinggi BUMN beragam. Dari tuduhan tak bersih dari korupsi dalam kasus RS Sumber Waras, membela asing dalam megaproyek reklamasi, hingga ucapannya yang memantik aksi terbesar untuk menyuarakan perasaan ummat Islam yang terluka.

Ahok tetap melenggang ke kursi Komisaris Pertamina. Publik pun menunggu kiprah Ahok. Bukan dikejutkan dengan kenyataan baru bahwa posisi ini hanya menjadi batu loncatan untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Atau sekedar menjadi bagian dari upaya untuk menarik investasi Tiongkok ke Indonesia.

Tak hanya Ahok mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara juga tinggal menunggu waktu untuk dilantik menjadi Dirut PLN. Sebagai BUMN energi PLN memiliki peran sangat vital menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus padamnya listrik ‘akibat pohon sengon’ menjadi salah satu catatan penting publik yang harus dibenahi sang mantan menteri.

Yang juga menarik adalah Susi Pudjiastuti yang santer dikabarkan akan masuk di BUMN yang bergerak di bidang perikanan. Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara adalah dua BUMN yang masih berkutat dengan hambatan tata kelola korporasi yang sarat kepentingan. Susi adalah menteri yang berlatar pengusaha handal. Tak diragukan bila ia akan mampu membereskan BUMN sektor ini.

Publik tentu boleh berharap sekaligus cemas. Ahok, Rudi, dan Susi yang akan menjawab kecemasan itu bersama waktu yang diberikan Erick Thohir atas nama Joko Widodo untuk menjadikan BUMN kita sehat, transparan, melayani publik dengan optimal.