Diplomasi Bantuan Indonesia di Kawasan Pasifik

MONDAYREVIEW.COM – Kawasan Pasifik atau Oceania merupakan kawasan negara-negara kepulauan yang berada di kawasan Samudra Pasifik. Negara-negara ini berbentuk kepulauan-kepulauan kecil. Sebagian negara tersebut ada yang merdeka namun sebagian lainnya merupakan persemakmuran dari negara bekas penjajahnya.

Beberapa waktu yang lalu salah satu negara di Kawasan Pasifik yakni Vanuatu mengkritik Indonesia terkait pelanggaran HAM di Papua. Kritik ini segera dijawab oleh diplomat Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia sejak lama sudah meratifikasi konferensi HAM. Kejadian ini membuat warganet Indonesia kesal dan melampiaskan emosinya di akun instagram Vanuatu. Hal ini membuat kita sadar bahwa sebagian negara di Kawasan Pasifik memiliki keberpihakan terhadap kemerdekaan Papua.

Hal ini membuat Indonesia melakukan diplomasi bantuan kepada negara-negara Kawasan Pasifik agar mereka mendukung Indonesia dan tidak mendukung separatisme Papua. Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah - khususnya terkait isu separatisme Papua.

Saya terlibat dalam studi tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji.

Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua.

Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara (Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), dua wilayah tak berdaulat (Cook Islands, dan Nieu), dan beberapa teritori dependen (seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau) yang membentang di atas Samudera Pasifik).

Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Secara umum, negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman.

Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini (sebagian besar luasnya di bawah 1.000 kilometer persegi) dan berpenduduk sedikit.

Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti (kampanye “Ganyang Malaysia”) dan aneksasi Timor Timur, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia. Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua. Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari dukungan berkelanjutan dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua.

Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN - Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang yang terabaikan”.

Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” (Look East Policy), yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik. Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan.

Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governace). Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi 10 sektor, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum.

Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk 1.457 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum (PIDF). Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau.

Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PIDF ke-2 - belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi.