Berharap, Besaran Presidensial Threshold Diputuskan Secara Mufakat
Musyawarah untuk mufakat itu adalah perintah UU, kecuali tidak tercapai, baru ambil langkah lain.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM- Alotnya pembahasan RUU Pemilu, khususnya besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold harus segera diputuskan. Pasalnya pelaksanaan pemilu semakin dekat. Wacana membuat pertemuan antara pemerintah dan ketua partai politik pun bergulir.
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang menyambut positif wacana tersebut. Menurutnya pertemuan tersebut akan menjadi pintu masuk untuk melakukan musyawah mufakat.
“Pertemuan tersebut diharapkan akan menghasilkan titik temu untuk menentukan besaran presidensial threshold,” ujarnya saat ditemui dalam acara open house di kediamannya jalan Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Senin (26/6).
Pria yang karib disapa OSO ini menuturkan bahwa pertemuan nanti diharapkan menghasilkan kesepekatan bersama, sehingga besaran presidensial threshold tidak ditentukan secara voting.
“Musyawarah untuk mufakat itu adalah perintah UU, kecuali tidak tercapai, baru ambil langkah lain. Saya akan hadir kalau diundang. Saya kira memang musyawarah mufakat itu harus lebih diutamakan," tegasnya.
Menurutnya Langkah musyawarah untuk mufakat merupakan jalan yang tepat dalam memfasilitasi kepentingan partai-partai politik terkait Rancangan UU Pemilu. Dan pertemuan tersebut merupakan langkah untuk menyatukan pendapat partai-partai pendukung pemerintah yang masih berbeda mengenai besaran presidensial threshold tersebut.
Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem menginginkan agar presidensial threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sementara PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura menginginkan besaran presidensial threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Dia menyambut baik wacana pertemuan pemerintah dengan ketua umum partai.
Politisi Partai Gerindra ini berharap dalam pertemuan tersebut bakal membuka diskusi terkait permasalahan dalam Rancangan UU Pemilu, yang menjadi bagian kepentingan nasional ke depan.
"Kalau memang ada inisiatif dari presiden terkait hal ini. Saya kira kalau ada rencana seperti itu bagus. Pak Prabowo dan kami dari Gerindra, kalau untuk kepentingan nasional, untuk perbaikan bangsa dan negara akan kita dukung," jelas Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
