Infrastruktur Digital untuk Pengembangan UMKM

MONDAYREVIEW.COM – Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah digitalisasi UMKM. Di era pandemi, UMKM tidak bisa mengandalkan model bisnis konvensional, namun harus merambah ke dunia digital. Diadakanlah beragam kegiatan pelatihan dan pendampingan e commerce digital bagi UMKM.Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) meluncurkan program pelatihan UMKM digital. Menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate, program ini merupakan perluasan program pelatihan UMKM digital sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam memajukan, memperkuat dan memberdayakan mitra UMKM dan ultra mikro di Tanah Air.

Salah satu tugas pokok Kominfo adalah memastikan terselenggaranya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai gambaran, infrastruktur internet 4G di Indonesia masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang perlu dilengkapi dengan kehadiran sinyal 4G setidaknya selambat-lambatnya pada 2022, yang sudah ada dalam pipeline Kementerian Kominfo. Di saat bersamaan, Kominfo juga menargetkan peluncuran satelit multifungsi High Throughput Satelite, Satelit Indonesia Raya atau Satelit Satria Satu yang diharapkan bisa diletakkan di orbit selambat-lambatnya pada Q3 2023.

Kehadiran satelit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan layanan 150.000 layanan publik dari 500.000 titik layanan publik yang ada di Indonesia. Sementara, di masa pandemi, BAKTI Kominfo telah menghadirkan akses internet di lebih dari 7.634 titik, yang disediakan secara gratis. Seluruh agenda yang kebijakan Kominfo tersebut selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang berkaitan dengan transformasi digital di Indonesia.

Menurut Menkominfo, program pelatihan digital UMKM ultra mikro BAKTI mengambil peran untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku usaha menengah kecil dan ultra mikro, untuk dapat memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi secara optimal.

Program UMKM digital BAKTI merupakan program pendampingan bagi UMKM untuk melakukan on boarding, khususnya yang berada di luar pulau Jawa terutama di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) dan daerah pariwisata super prioritas, yang saat ini ada lima destinasi super prioritas yang menjadi titik perhatian pemerintah. Program ini merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan durasi program selama 2,5 bulan yang didukung oleh kurikulum dengan 60 modul pilihan. Program ini adalah bentuk intensifikasi kegiatan pendampingan yang umumnya dilakukan hanya dalam 3-7 hari pelatihan.

Program ini akan diikuti oleh sekitar 2.000 UMKM dan ultra mikro, baik di level on boarding, masuk ke bisnis digital, maupun upscaling atau pengembangan bisnis di ruang digital. Melalui program ini peserta diharapkan dapat memaksimalkan karakteristik dan keunikan perekonomian lokal di kawasannya sebagai nilai tambah untuk mengembangkan usahanya.

Program ini juga memberikan perhatian kondisi UMKM ultra mikro yang beragam. Bagi UMKM ultra mikro yang masih dalam tahap awal akan diarahkan ke dalam program prioritas lokal untuk dapat siap bersaing di wilayah setempat. Sedangkan UMKM ultra mikro lokal yang sudah dinilai kuat akan diarahkan dalam program prioritas nasional agar dapat semakin melebarkan sayapnya di level nasional.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sendiri merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Tahun 2018, UMi ditargetkan untuk menyentuh 800.000 pelaku usaha mikro yang tidak bankable. Simak kisah tiga penerima kredit UMi yang terbantu dan dapat berdaya memperbaiki taraf hidupnya.