Anggaran Pengadaan Vaksin COVID-19 2021 Capai 60,5 Triliun

MONITORDAY.COM - Pemerintah mengungkapkan anggaran penanganan dan pengadaan vaksin COVID-19 untuk tahun 2021 mencapai Rp60,5 triliun dengan total anggaran kesehatan dalam APBN 2021 mencapai Rp169,7 triliun.

“Program vaksinasi baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus pada 2021,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers secara daring, Senin (7/12).

Terkait alokasi Rp60,5 triliun itu, Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, antisipasi imunisasi atau program vaksinasi mencapai Rp3,7 triliun.

Serta juga sebesar Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana, laboratorium, litbang, dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan nilai pengadaan Rp1,2 triliun dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar.

Selain itu, Menkeu mengatakan pemerintah juga masih mencadangkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III untuk masyarakat tidak mampu.

“Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, hingga 2021 dan 2022 sesuai kebutuhan,” ungkap Menkeu.

Sekalipun sudah ada vaksin, pemerintah masih akan terus melakukan upaya tes, lacak, dan perawatan atau 3T. Oleh karena itu, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembelian berbagai peralatan pendukung seperti alat PCR dan reagen untuk tahun 2021.

Begitu pun pada tahun 2020 pemerintah mencadangkan anggaran Rp35,1 triliun yang dialokasikan, sehingga mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac pada Minggu (6/12) termasuk didalamnya.

Adapun Kemenkes telah membelanjakan Rp637,3 miliar untuk pengadaan vaksin yakni tiga juga dosis Sinovac dan 100 ribu dosis vaksin dari Cansino.

Selanjutnya, Menkeu juga mengatakan Kemenkes menggunakan biaya operasional untuk persiapan dan pelatihan tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi. 

Menkeu menambahkan, saat ini pemerintah sudah membelanjakan Rp277,45 miliar untuk pengadaan jarum suntik, alcohol swap dan safety box termasuk membeli 249 unit masing-masing untuk lemari pendingin, cold box serta alat pemantau suhu vaksin.

Demikian kata Menkeu juga ada 498 unit vaksin carrier dan alat pelindung diri dengan anggaran mencapai Rp190 miliar.

Dalan pelayanan kegiatan vaksinasi, Menkeu menambahkan pemerintah melibatkan 10.134 Puskesmas, rumah sakit sebanyak 2.877 dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di seluruh wilayah kerja di Tanah Air.

“Ini semua nanti akan diikuti termasuk pembangunan sistem informasi yang sedang dibangun Komite Penanganan COVID-19 PEN (KCP-PEN) dan Telkom untuk tracing siapa yang sudah dapat vaksinasi,” jelasnya.