Wasekjen MUI Dukung Penerapan Hukuman Mati Juliari Batubara
Juliari menilap uang negara untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan akibat Corona.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Wasekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah mengapresiasi kinerja KPK yang telah menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi dana bansos untuk COVID-19. Bahkan ancaman KPK lebih berat, yakni Juliari dinilai layak untuk diberikan hukuman mati.
"Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati, karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya yakni darurat pandemi COVID-19. Dalam hal tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu. Maka pidana mati dapat dijatuhkan, UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi," kata Ikhsan dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).
Ikhsan menambahkan, perbuatan Juliari Batubara termasuk kejahatan bagi kemanusiaan karena dilakukan saat masyarakat berjuang melawan virus mematikan. Ditambah lagi saat ini negara sedang genting dalam menghadapi virus corona.
"Presiden telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Artinya perbuatan korupsinya dilakukan saat negara dalam bencana nasional," kata Ikhsan.
Ikhsan tak habis pikir, Juliari menilap uang yang didapat negara dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat. Maka itu untuk membuat jera hukuman mati harus diterapkan bagi tersangka.
"Maka ke depan jika kejahatan korupsi yang dilakukan Juliari Batubara terbukti dan dilakukan pada saat pandemi COVID-19 dan yang dikorupsi adalah dana untuk bantuan penanggulangan COVID-19 untuk masyarakat. Maka perlu dilakukan penerapan hukuman mati, agar memberikan efek jera dan terapi kejut selain juga harus dimiskinkan," kata Ikhsan.
