Alotnya Transisi Berpacu dengan Pandemi

MONDAYREVIEW.COM – Vaksin telah ditemukan oleh perusahaan patungan AS Pfizer dan BioNTech Jerman dengan efektifitas 90%. Menyusul klaim Moderna yang mengklaim 94,5 persen vaksinnya efektif. Sementara itu Pilpres Amerika Serikat seharusnya memasuki babak transisi dari administrasi Trump ke Biden. Namun atas kekalahannya sang petahana masih belum mau menerima. Alhasil macetlah transisi.

Padahal keputusan penting menyangkut distribusi vaksin membutuhkan kerja administrasi baru. Kerja cepat dan sistematis. Hingga Presiden terpilih Joe Biden memperingatkan bahwa keengganan Presiden Donald Trump untuk menerima hasil pemilu 2020 dapat menghambat kemampuan pemerintahan Biden yang akan datang untuk mendistribusikan vaksin virus corona dengan cepat.

Lebih banyak orang mungkin mati jika kita tidak berkoordinasi, begitu kata Biden setelah ia bertemu dengan para pemimpin buruh dan bisnis dan menyampaikan pidato tentang ekonomi. Di sisi lain Trump mencuitkan pesan yang kontradiktif. Antara mengakui kemenangan Biden sekaligus menuduhnya bertindak tak fair dalam pilpres. Trump masih ingkar dari hasil demokrasi yang 4 tahun lalu telah menyingkirkan Hillary Clinton yang menang dalam perolehan popular vote.

Kubu Trump dan media ultra kanan masih memberikan harapan kepada para pendukung Trump bahwa gugatan di pengadilan akan mengubah keputusan hasil pilpres. Padahal gugatan itu diyakini kalangan pengamat sebagai baseless lawsuit alias tak berdasar. Inilah ironi demokrasi di negeri kiblatnya kebebasan.

Biden terpaksa biacar kala Trump tetap ngotot menolak untuk mengakui kenyataan bahwa dia kalah dalam pemilihan presiden. Administrator Administrasi Layanan Umum yang ditunjuk Trump sejauh ini menolak untuk mengambil langkah yang diperlukan secara hukum untuk memulai proses transisi, yang akan memberi tim Biden anggaran, pengarahan intelijen, dan akses ke badan-badan federal. Demikian dilansir CNN.

Hingga pelantikan 20 Januari 2021 masih ada waktu sekira 70 hari yang menentukan nyawa dan nasib jutaan warga AS. Bahkan warga dunia. Tak hanya soal menekan risiko Covid-19 juga mengatasi msalah pengangguran. Semestinya ada tindakan untuk membantu bisnis dan pengangguran Amerika saat pandemi mengamuk menuju musim dingin.

Biden memuji para gubernur yang berlatar belakang Partai Republik yang telah mewajibkan warga negara bagian mereka untuk memakai masker, memilih Doug Burgum dari North Dakota, Gary Herbert dari Utah dan Mike DeWine dari Ohio. Biden pun mengecam penasihat virus korona Trump, Scott Atlas, karena mendesak orang-orang di Twitter untuk bangkit melawan perintah penggunaan masker oleh gubernur.

Biden mengajukan rencana beragam jenis investasi yang dapat memperkuat ekonomi Amerika Serikat dan menciptakan jutaan pekerjaan serikat pekerja. Dia juga mengatakan dia menginginkan upah minimum $ 15 per jam secara nasional.

Ini pelajaran mahal bagi Indonesia yang masih beranjak menapaki konsolidasi demokrasi. Tahun lalu kita menghadapi hal yang hampir serupa walau tak sama. Tuduhan kecurangan yang berakhir dengan kekacauan dan bukan tak mungkin bakal menjerumuskan bangsa dalam perpecahan berkepanjangan. Benarkah kita telah berlaku adil dan bersih dalam berpolitik? Banyak kalangan masih meragukannya. Kalaupun kita berdemokrasi bukan tak mungkin kita masih terjebak dalam demokrasi prosedural dan pada saat yang sama mengorbankan demokrasi substansial. Demokrasi Pancasila mestilah menemukan jalannya dalam musyawarah dan mufakat. Meski secara umum kita makmum pada prinsip-prinsip universal demokrasi namun kita perlu mendidik diri agar konsisten pada komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara. Pada upaya mewujudkan tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta berperan dalam perdamaian dunia.  

Jika transisi cepat terjadi di AS dan demokrasi menemukan jalannya menghadapi berbagai persoalan di masa darurat pandemi ini mungkin kita masih akan melihat bahwa sistem lain belum diperlukan. Setidaknya untuk sementara waktu.