Al Maidah 51 dan Kelihaian Ahok Mendongkrak Elektabilitas

Oleh: M Huda Prayoga

Pilkada Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi salah satu pusat perhatian khalayak ramai, sehingga isu - isu terkait Pilkada DKI Jakarta selalu menarik untuk dibahas. Pemberitaan yang amat viral beberapa hari ini adalah mengenai pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51, berikut kutipan pidato tersebut :

"Bapak ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gapapa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak. Dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok."

Pidato yang beredar di Youtube tersebut sontak menimbulkan reaksi dari banyak pihak khusunya umat Islam, baik dari para tokoh maupun organisasi - organisasi Islam. Ada pihak yang mendukung Ahok dalam polemik ini, tapi yang menyayangkan bahkan mengecam juga tidak sedikit. Misalnya Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menyayangkan pernyataan tersebut dan berharap Ahok segera meminta maaf, lalu beberapa organisasi Islam yang bahkan sudah melaporkan pernyataan Ahok tersebut ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penistaan agama Islam dan juga muncul petisi berjudul "AHOK! JANGAN LECEHKAN AYAT ALQUR'AN" yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 69 ribu orang.

Pernyataan Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51 di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu itu sebenarnya bukan kali pertama. Tanggal 21 September 2016 lalu, tepatnya setelah pendaftaran dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat di Kantor KPUD Jakarta, mereka berkujung ke Kantor DPP Partai Nasdem, Ahok-Djarot yang didampingi oleh Ketua Umum Partai Nasdem melakukan jumpa pers yang dihadiri oleh para pendukung, relawan dan awak media. Ahok yang menyampaikan orasi setelah sambutan dari Ketua Umum Partai Nasdem juga menyinggung surat Al Maidah ayat 51, berikut kutipannya :

"Dan kalau kita bisa terpilih, kenapa kita katakan? asal berlomba program bukan berbicara suku, agama, ras. Jadi seharusnya lawan - lawannya kami mengkritik program kami, memperlombakan program, jadi silahkan kita berdebat, tapi kalau cuma bilang jangan pilih dia karena ada pake surat almaidah 51 atau surat ini. Ini tentu, tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan membuat pertaruhan ketika pertama kali bangsa ini, kita punya cita - cita mendirikan negara Indonesia, saya sangat senang, bersyukur dalam hidup saya, saya istilahnya ditakdirkan untuk menentukan apakah bangsa ini bisa terima sesungguhnya lambang garuda Pancasila ini atau tidak."

Sama halnya dengan yang terjadi di Kepulauan Seribu, banyak dari pendengar yang hadir di kantor DPP Partai Nasdem sontak tertawa lepas saat mengdengar statement Ahok yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51 tersebut. Jumpa pers itu disiarkan langsung oleh salah satu stasiun TV nasional dan juga telah diunggah di Youtube.

Statement Ahok di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu "dibohongin pake surat almaidah 51" itu sangat tidak laik. Karena kalau ditinjau, kata "dibohongin" itu hanya laik dan berhak diucapkan oleh orang yang sudah memahami tentang ketidakbenaran hal tersebut. Jadi, tidak ada hak sama sekali buat Ahok untuk melontarkan kata "dibohongin" karena Ahok bukanlah yang termasuk mengimani dan mempelajari Alquran, apalagi memahaminya. Selain itu, dalam pandangan umat Islam, kitab suci Alquran adalah kalam Tuhan yang maha kuasa, jadi sangat tidak pantas bila dikait-kaitan dengan kata "bohong" baik itu sebagai subjek maupun objek.

Menanggapi ramainya pemberitaan tentang pernyataan kontroversialnya tersebut, Ahok terlihat jumawa dan kukuh dalam keyakinannya bahwa tidak ada yang salah dari statementnya itu, bahkan menuding ada pihak-pihak yang dengan sengaja menebar kebencian dan fitnah terhadap dirinya.

Perbedaan pandangan di umat Islam terkait Al Maidah ayat 51 ini memang tidak bisa dielakkan, ada yang pro terkait kepemimpinan non muslim dan lagi - lagi, tidak sedikit yang kontra akan hal tersebut.  Bahkan perbedaan pandangan ini sampai di kalangan cendekiawan muslim. Mungkin masih dalam ingatan, acara  Indonesia Lawyers Club beberapa tahun yang lalu pernah menyajikan diskusi tentang perbedaan pandangan ini, dalam momentum yang sama yaitu Pilgub DKI Jakarta, acara yang dipandu oleh Karni Ilyas kala itu bertema "RHOMA MENGGOYANG SARA". Terlihat jelas perbedaan pandangan tersebut sampai di kalangan profesor - profesor muslim yang diundang sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Munculnya kembali isu seperti ini tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap persaudaraan, khususnya di kalangan umat Islam sendiri (ukhuwah Islamiyah). Bisa dilihat dari banyak diskusi dan komentar di sosial media yang penuh ketegangan dan tidak jarang saling mengolok - olok dengan bahasa yang jauh dari kata pantas.

Kalau dicermati, bisa dibaca bahwa di sinilah letak kelihaian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam melihat perbedaan pandangan di banyak kalangan umat Islam yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat pendongkrak elektabilitasnya yang akhir – akhir ini semakin menurun. Karena polemik terkait statement Ahok di Kepuluan Seribu tersebut pasti mengundang perhatiaan dan perbincangan panjang dari banyak kalangan yang tidak akan luput dari sorotan banyak awak media dan TV mainstream.

Tentunya perbicangan ini juga tidak akan lepas dari penafsiran surat Al Maidah ayat 51. Dan jelas, yang akan memberikan pandangan  tafsiran ayat tersebut bukanlah Ahok, karena tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskannya, akan tetapi para cendekiawan muslim baik yang setuju akan kepemimpinan nonmuslim ataupun tidak. Kalau melihat dari perdebatan-perdebatan sebelumya, maka perbedaan pandangan mengenai penafsiran ayat tersebut akan terus begitu saja. Dengan penafsiran yang masih terus diperdebatkan dan ditunjang oleh popularitas Ahok yang semakin naik dengan pemberitaan tersebut, maka itu jelas sangat menguntungkan Ahok. (FRZ)

*) Penulis adalah Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta dan Koordinator Aliansi Mahasiswa Lamongan

**) Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi mondayreview.com