Wiranto dalam Pusaran Konflik Hanura

Jakarta - Polemik dalam tubuh Partai Hanura hingga kini belum juga usai. Jum'at kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto bahkan melakukan pertemuan dengan para pengurus partai kubu Sarifudin Sudding untuk membahas masalah perpecahan dalam partainya.

Pertemuan tersebut diadakan di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1). Pagi. Pertemuan ini menurut Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana, adalah pertemuan santai sambil membicarakan masalah yang terjadi.

Namun Dadang menyatakan, bahwa dengan hadirnya Wiranto ke kubu mereka, Apalagi saat mereka menggelar Munaslub, Kamis (18/1) kemarin, Dadang mengatakan bahwa Wiranto menyampaikan pesan melalui WA teruntuk peserta Munaslub.

Dadang juga mengatakan bahwa sebenarnya Wiranto sebagai Menko Polhukam harus bersifat netral terhadap masalah ini, tidak memihak salah satu kubu. Namun menurutnya dengan datangnya Wiranto menemui mereka berarti Wiranto berada di pihak mereka.

"Dengan kedudukan Menko Polhukam beliau tidak boleh berada pada satu sisi, beliau melindungi kami. Tapi beliau sebagai Pembina Hanura bersama-sama dengan Hanura yang benar," ujar Dadang.

Sementara di pihak lain, pengacara Hanura Loyalis OSO, Serfasius Serbaya, sebelumnya melaporkan Sudding lantaran dituduh mengadakan rapat tanpa seizin Hanura, pada kamis (18/01) kemarin. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/338/I/2018/PMJI/Dit.Reskrimum.

Sudding dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (Purn) Moeldoko, saat ditanya mengenai perpecahan dalam tubuh Hanura, Dia meminta awak media menanyakan langsung kepada Dewan Pembina Wiranto. Menurutnya, Wiranto lah yang memiliki kuasa untuk menjelaskannya."Yang berkuasa itu pembina (Wiranto)," ungkapnya.

Melihat kondisi yang kian memanas, Wiranto sendiri menjamin segera menyelesaikan konflik di Hanura. Ia berharap konflik di Hanura segera mereda."Saya katakan bahwa kami secepat mungkin menangani konflik ini. Kalau itu namanya konflik diselesaikan dengan cepat dan baik agar partai ini punya kesempatan untuk mempersiapkan diri melakukan langkah-langkah dalam rangka Pilkada dan Pemilu," ujar Wiranto, Jumat (19/01).

Sebelumnya, dengan diadakannya Munaslub yang dipimpin oleh Sudding, loyalis OSO menuding Munaslub tersebut ilegal. I Gede Pesek menegaskan struktur kepengurusan Hanura periode 2015-2020 yang diakui negara melalui SK Menkumham adalah pengurus dengan Ketum OSO. SK itu dikeluarkan pada 17 Januari 2017. "Per-tanggal 17 itu sudah disahkan pimpinan pusat. Nah, kalau kegiatan di luar itu tanpa persetujuan pimpinan pusat, itu bukan Hanura," ujar Pasek dalam jumpa pers di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/01) kemarin.

Menurut Pasek, itu bukan kegiatan resmi Hanura. Apa yang dilakukan kubu Sudding dengan mengaku sudah mengantongi dukungan dari 27 DPD seluruh Indonesia untuk mencopot OSO dari jabatan ketua umum, itu adalah hanya klaim politik semata.

Polemik yang makin memanas ini membuat publik masih menanti bagaimana akhir dari drama perseteruan antara pihak yang pro dan kontra terhadap pemberhentian OSO sebagai ketua umum. [Mrf