Wakil Ketua MPR Sebut Persiapan Kembali PTM di Sekolah Harus Diutamakan

Wakil Ketua MPR Sebut Persiapan Kembali PTM di Sekolah Harus Diutamakan
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat/ Istimewa.

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menyebutkan keselamatan peserta didik dan guru dalam persiapan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah harus diutamakan. Hal itu seiring sejumlah daerah mewacanakan pembukaan PTM dalam beberapa mendatang.

"Di sejumlah daerah kasus positif COVID-19 memperlihatkan tren menurun. Upaya pembukaan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah hendaknya mengutamakan keselamatan guru dan peserta didik," kata prempuan yang akrab disapa Rerie dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/8/2021).

Ia mengungkapkan, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemdikbudristek) per Mei 2021 yang mencatat jumlah sekolah yang terdampak pandemi COVID-19 di Tanah Air sebanyak 407.000 sekolah, 3,4 juta guru serta 56 juta siswa.

Saat ini sejumlah daerah merencanakan pembukaan kembali sekolah untuk PTM dalam beberapa bulan mendatang. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah bersiap untuk menggelar PTM secara terbatas pada 30 Agustus 2021.

Lebih lanjut, Rerie berpendapat proses pembelajaran yang berubah dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) ke PTM dapat berdampak bagi peserta didik. Menurutnya, di masa pandemi berdampak bagi peserta untuk mengalami learning loss.

Learning loss, dimaknai sebagai situasi peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus serta kemunduran secara akademis, karena kesenjangan yang berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses pendidikan.

"Untuk menghindari kondisi itu berlanjut, berbagai upaya harus dilakukan agar peserta didik dan guru tetap mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan hasil sesuai target yang ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku," tambah Rerie.

Menurut Rerie, pengalaman dalam pelaksanaan PJJ selama lebih dari sejak awal masa pandemi bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan pola-pola terbaik dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang tepat.

Kewaspadaan dalam melaksanakan PTM, lewat pelaksanaan secara terbatas terlebih dahulu, dinilainya merupakan langkah yang bijak sebelum ditemukan tata kelola pembelajaran yang tepat di masa transisi ini.

"Luasnya wilayah Indonesia dengan keragaman kondisi geografis yang ada, harus memberikan pilihan bagi setiap pemangku kepentingan di daerah untuk menerapkan pola-pola pembelajaran yang tepat dan aman bagi para peserta didik dan guru, sesuai dengan tantangan di daerah tersebut," urainya.

Sedangkan pemetaan jenis pola yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar di setiap daerah juga diminta segera dilakukan supaya kebutuhan sarana dan prasarana pendukungnya bisa segera direalisasikan.

Terkait hal ini, Rerie berharap, para pemangku kepentingan di daerah dapat menerapkan pola belajar mengajar yang tepat dan aman bagi peserta didik dan guru, di tengah upaya pengendalian COVID-19 yang menunjukkan hasil yang semakin baik.

"Terpenting, keselamatan peserta didik dan pengajar adalah yang utama dalam menentukan pola belajar mengajar yang tepat," sebutnya.

Politikus Partai Nasdem ini menuturkan di masa pandemi penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 merupakan syarat penting dalam setiap penyelenggaraan aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk PTM.

Rerie menambahkan, kreativitas para pengajar dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan agar mampu membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didik, sehingga mampu meningkatkan minat belajar, meski terjadi sejumlah penyesuaian dalam pola pengajaran saat ini.