Wakil Ketua MPR: Pandemi Bisa Diambil Hikmah untuk Lompatan Baru Dunia Pendidikan

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa program terkait pembelajaran daring sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kementerian Pandidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua MPR: Pandemi Bisa Diambil Hikmah untuk Lompatan Baru Dunia Pendidikan
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, dalam diskusi vurtual bertajuk "PJJ di Wilayah 3T, Antara Harapan dan Kenyataan" yang digelar oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV (LLDikti 15), Selasa (18/8).

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyatakan bahwa era pandemi Covid-19 seharusnya dijadikan hikmah bagi dunia pendidikan untuk melakukan kebangkitan baru atupun lompatan baru. Salah satunya dengan melakukan dan membiasakan pembelajaran sistem daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Ini harus disiapkan, agar pandemi ini bisa dijadikan momentum mengimplementasikan digitalisasi pendidikan," kata Jazilul, dalam diskusi vurtual bertajuk "PJJ di Wilayah 3T, Antara Harapan dan Kenyataan" yang digelar oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV (LLDikti 15), Selasa (18/8).

Menurut dia, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa program terkait pembelajaran daring sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kementerian Pandidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun di masa pandemi ini lebih terdorong dan mau tidak mau harus melakukan pendidikan lewat daring.

Meski begitu, Jazilul menyoroti Kemendikbud sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan terkesan tidak siap dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Padahal Kemendikbud harus menjamin seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan, termasuk di masa pandemi ini.

"Kemendikbud harusnya sudah siap untuk melaksanakan ini karena sebelumnya telah dirancang jauh-jauh hari. Itu merupakan tugas Kemendikbud agar bagaimana pendidikan dapat diperoleh oleh setiap anak," katanya.

"Berdasarkan data, dari 86 juta peserta didik, yang menerima pembelajaran jarak jauh hanya 30 persen. Menurut saya ini sudah darurat," tambah Jazilul.

Selain itu, Ia juga mengaku dapat banyak keluhan dari daerah timur, termasuk dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa akses untuk pembelajaran daring memang perlu ditingkatkan. Utamanya yang berada di wilayah 3T.

Karena itu, Jazilul meminta agar Kemendikbud serta pejabat pemerintah terkait dapat berupaya mempercepat, serta mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh nusantara.

"Jangan sampai PJJ hanya sebagai pilot project. Kemendikbud harus memikirkan untuk pemerataan akses digital agar bisa menyentuh seluruh wilayah termasuk 3T," kata dia.

Selain itu, Kemendikbud juga seharusnya sudah mengubah regulasi dan aturan-aturan terkait perguruan tinggi untuk melaksanakan program pembelajaran berbasis digital atau PJJ di masa pandemi ini.

"Karena bagaimanapun kondisinya, anak bangsa harus tetap mendapat akses pendidikan. Jangan sampai pandemi ini membuat generasi bangsa otaknya stunting karena tidak mendapat akses pendidikan," tandas Jazilul.