Tanggap POP Kemendikbud, Ali Zamroni: Selain Gaduh Juga Tak Jelas
Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni menilai mundurnya 3 organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU dan PGRI dari kebijakan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud , semestinya menjadi catatan serius. Selain gaduh, program yang dibuat Nadiem Makarim juga tidak jelas.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni menilai mundurnya 3 organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU dan PGRI dari kebijakan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud , semestinya menjadi catatan serius. Selain gaduh dan tidak jelas muara program yang dibuat, dana dari pembiayaan juga dibebankan pada APBN yang mencapai 600 milyar rupiah.
"Di masa Pandemi dan Pembelajaran Jarak jauh yang sedang di jalankan pada saat ini sungguh sangat disayangkan kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh yaitu POP yang dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Nadiem dinyatakan bahwa full pembiayaan nya dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp600 Miliyar," ungkap Ali Zamroni melalui keterangan tertulisnya kepada monitorday.com, Senin (27/7/2020).
Menurut Zamroni, cukup ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu NU Muhammadiyah dan PGRI.
“Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dll,” sebut dia.
Semestinya, lanjut Anggota Fraksi Partai Gerindra itu, yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, bukan NU Muhammadiyah dan PGRI.
“Tapi saya tidak kaget dengan kegaduhan yang di buat Nadiem (Mendikbud) saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi,” ujarnya.
Sebut saja misalkan, MengPLTkan para pejabat Esselon 1 dan esselon 2 di kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran kemendikbud yang mendapatkan teguran Presiden Jokow.i
Selanjutnya mengenai penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang dimana terjadi demo besar besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan di nomor duakan, selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.
“Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menteri-nya sendiri,” kata dia.
Dalam hal ini, Zamroni pun mengatakan bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar 20 miliyar di Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.
“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," pungkasnya.
