UU Ciptaker Dorong Kesejahteraan Petani
Meski semangat utama UU Ciptaker itu penciptaan lapangan kerja, tetapi jika aktivitas harus mengubah peruntukan lahan pertanian, maka pemerintah wajib menggantinya.
Robby Karman
MONDAYREVIEW.COM – UU Ciptaker atau Omnibus Law masih hangat dibicarakan sampai hari ini. Perbincangan mengenai omnibus law masih berkutat pada isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, investasi. Belum ada yang menyoroti omnibus law pada sektor pertanian. Padahal sektor ini merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia.
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai berdampak positif untuk kesejahteraan petani. Sebab pemerintah diwajibkan untuk memprioritaskan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, baru kemudian impor pangan. Impor dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, Sabtu (31/10/2020). “Jadi bukan impor yang menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi produksi dalam negeri,” kata Surya.
Menurut Surya, kondisi ini tentu menjadikan petani sebagai tuan rumah di negaranya sendiri. Pasalnya hasil produksi petani akan mendapatkan pasar yang besar dan diproteksi dari serbuan impor dari luar negeri. “Nah, ini artinya petani kemudian akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dimana Indonesia itu pasar yang besar dan akan ada jutaan orang yang mengkonsumsi produksi pertanian petani kita sendiri,” ujar Surya.
Surya juga menegaskan, pertanian tetap menjadi perhatian utama pemerintah melalui UU Ciptaker. Buktinya, beleid ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya keamanan pangan. “Mulai dari mengutamakan produksi dalam negeri, lalu pemerintah pusat dan daerah juga wajib untuk membina dan mengawasi norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap sektor pertanian,” imbuh Surya.
Menurut Surya, meski semangat utama UU Ciptaker itu penciptaan lapangan kerja, tetapi jika aktivitas harus mengubah peruntukan lahan pertanian, maka pemerintah wajib menggantinya. “Demi kepentingan terbukanya lapangan pekerjaan, alih fungsi lahan pertanian itu mungkin saja terjadi. Tapi pemerintah tetap diikat oleh aturan, bahwa (pemerintah) bertanggung jawab pada produksi pangan dalam negeri,” ujar Surya.
“Secara tidak langsung itu mewajibkan pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan yang sudah dialihfungsikan tadi.” Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 31 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 19 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kemudian Pasal 124 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 44 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dengan cara seperti itu, menurut Surya, maka penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan beriringan. Meskipun, harusnya pemerintah juga membuat masterplan antara mana kawasan pertanian dan mana kawasan industry. Pernyataan dampak positif RUU Ciptaker terhadap pertanian ini perlu dikawal pelaksanaannya di lapangan. Yang pertama harus dikawal adalah aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang akan segera diterbitkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan UU Ciptaker di lapangan.
