Mengintip Kondisi Bangsa dari Pengantar RAPBN 2021

MONDAYREVIEW.COM – Tahun ini dan tahun depan ekonomi Indonesia begitu berat. Defisit sudah pasti, resesi atau tidak tinggal menunggu laporan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2020. Dan Presiden berkesempatan menyampaikan Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Pidato tersebut disampaikan menutup pekan ini pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.

Ada banyak hal yang disampaikan. Beberapa diantaranya digarisbawahi oleh Mondayreview sebagai berikut :

Pertama, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB dalam masa transisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa defisit anggaran tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

Presiden menegaskan bahwa Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Demikian dikutip dari laman resmi presidenri.go.id.  

Selain itu, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 juga akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.

Kedua, Pembiayaan investasi akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk sejumlah hal yakni pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Berikutnya untuk pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Investasi juga diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi. Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.

Ketiga, Pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi melalui RAPBN tahun 2021.

Anggaran tersebut selanjutnya juga akan digunakan untuk merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan, serta pengembangan lumbung pangan baru untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Sebelumnya, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa lumbung pangan baru tengah dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Menyusul setelahnya ialah beberapa daerah lain yang akan menyinergikan pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Bukan tanpa kritik. Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab atau kepala komando dalam pembangunan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Proyek lumbung pangan itu  di era Presiden Soeharo gagal, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal. Dengan pola yang sama ingin diterapkan dan pimpinan proyeknya menteri pertahanan. Menurut Faisal Basri  ini tidak benar. Hal itu diungkapkannya dalam dalam dialog Secret at News Room (Setroom) CNNIndonesia.com, Kamis (13/8).

Keempat, dalam hal perlindungan sosial, anggaran sebesar Rp419,3 triliun dialokasikan pada 2021 mendatang untuk percepatan pemulihan sosial secara bertahap. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa program, di antaranya program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja.

Pemerintah juga akan mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan proses pemantauan dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Kelima, untuk pemulihan ekonomi sektor pembangunan pariwisata dialokasikan Rp14,4 triliun . Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Kepala Negara berharap agar seluruh kebijakan belanja negara tersebut dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021 mendatang.

Berikut target dan perkiraan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo : (a) Tingkat pengangguran di angka 7,7 sampai 9,1 persen. (b) Tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem. (c) Tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai 0,379. (d) serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78 hingga 72,95.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 sampai 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di kisaran Rp14.600 per dolar Amerika Serikat dengan tingkat inflasi yang diupayakan terjaga pada tingkat tiga persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,29 persen dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan berada pada kisaran 45 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705 ribu barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.